oleh

Apakah Anggota DPRD Wajib Memiliki Ijin Cuti Kampanye?

KabarBanyuwangi.co.id – Memasuki tahapan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020, para anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi harus memiliki izin cuti kampanye dari pimpinan DPRD. Namun di sisi lain, anggota DPRD merupakan politisi yang tidak mungkin meninggalkan kegiatan politik seperti ikut dalam kampanye.

Jika keterlibatannya dalam kampanye masih dipersulit dengan keharusan mengajukan izin cuti, sama halnya membelenggu karir politik yang memang menjadi profesinya.

Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa izin cuti bagi anggota DPRD dapat menganggu kerja-kerja kedewanan, karena ketika mereka terlibat dalam kegiatan kampanye maka mereka tidak dapat lagi menjalankan fungsi-fungsinya sebagai anggota DPRD akibat dalam keadaan cuti sebagai anggota DPRD.

Lalu, bagaimana sebenarnya penormalan izin cuti bagi pejabat negara/daerah yang terlibat dalam kampanye?

Dalam pasal 63 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020, tentang perubahan atas perturan komisi pemilihan umum nomor 4 tahun 2017 tentang kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan:

Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati,Walikota, Wakil Walikota, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah dapat ikut kegiatan kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada dasarnya bunyi pasal sebagaimana PKPU di atas, merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 70 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang yang mengatakan:

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai peraturan perundang-undangan. Frasa Anggota DPR. DPD, DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota sebagaimana dalam Pasal 63 PKPU Kampanye merupakan ketentuan lebih rinci dari frasa pejabat negara lainnya dan frasa pejabat daerah.

Menurut hemat saya selaku penulis, bahwa izin cuti bagi anggota dewan yang terlibat dalam kampanye merupakan suatu kewajiban. Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan (Conflict of Interest) antara fungsi jabatan yang melekat pada seorang pejabat dengan fungsi politik yang melekat pada seorang politisi.

Jadi ketika seorang anggota DPRD ikut dalam kegiatan kampanye, dia sudah tidak lagi mempresentasikan sebagai wakil rakyat tetapi mempresentasikan sebagai kader partai politik yang terlibat dalam dukung mendukung calon yang diusungnya.

Sehingga izin cuti kampanye dapat menghindari menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan pemenangan dalam Pemilihan, dan menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan diwilayah lain yang memang dilarang dalam Pasal 63 ayat (3) huruf adan b PKPU nomor 11 tahun 2020.

Apakah ada sanksi bagi anggota DPRD Jika ditengarai ikut kampanye tanpa mengantongi izin cuti?

Sanksi atas pelanggaran terhadap suatu larangan tentunya menjadi suatu keniscayaan agar pelanggaran atas larangan tersebut dapat ditegakkan. Anehnya tidak satu pasal pun dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu yang mengatur tentang sanksi bagi anggota dewan yang tidak mengantongi izin cuti kampanye.

Akan tetapi bila kita juncto-kan dengan pasal 373 huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Majelis Permusyawaratan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakila Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam pasal tersebut disebutkan dengan tegas memberi kewajiban bagi anggota DPRD untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Maka sanksi atas pelanggaran ketidaktaatan terhadap kewajiban tersebut adalah sanksi administrasi mulai dari teguran tertulis hingga pemberhentian dari pimpinan alat kelengkapan dewan yang diberikan berdasarkan putusan badan kehormatan dewan (Pasal 401 ayat (1) danPasal 402 Undang-Undang MD3).

Demikian juga untuk anggota DPR yang diatur dalam Pasal 81, 237 dan Pasal 238 Undang-undang MD3. Dengan demikian Bawaslu dapat merekomendasikan anggota dewan yang terlibat kampanye tanpa izin cuti kepada Badan Kehormatan Dewan untuk anggota DPRD dan Mahkamah Kehormatan Dewan bagi anggota DPR.

(Penulis: SUMARSONO Anggota Peradi Banyuwangi)

_blank

Kabar Terkait