1
(Foto: humas/kab/bwi)
KabarBanyuwangi.co.id – Kementerian Dalam Negeri menganugerahkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi penghargaan atas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah terbaik.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, di Jakarta, Senin (1/12/2025).
“Penghargaan ini untuk mendorong
para kepala daerah dalam menunjukkan kinerja terbaiknya, beribadah kepada
masyarakat dalam menjalankan amanah yang di diberikan,” ungkap Tito Karnavian.
Penghargaan bagi Tito, tak
sekadar sebagai motivasi dan pengukuran kinerja. Namun, juga untuk membagi
insentif sesuai dengan prestasi yang telah diraih. “Daerah harus berlomba-lomba
untuk menunjukkan kinerja terbaiknya,” ungkapnya.
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
memperoleh nilai tertinggi untuk kategori Kabupaten. Banyuwangi berhasil
mengumpulkan skor 82,92, jauh di atas nilai terendah 23,24 dan diatas nilai
rata-rata sebesar 65.15. Kategori ini, mencakup seluruh pemerintah daerah dari
fiskal rendah, sedang hingga tinggi.
“Ada empat parameter pengukuran
yang dilakukan untuk melihat tata kelola kinerja pemerintah daerah,” terang GM
Pusat Data Tempo Khairul Anam yang mewakili dewan juri.
“Mulai dari Indeks Inovasi Daerah
(IID), Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (IPSPM), Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (KPPD), hingga Monitoring Center for
Prevention (MCP),” tambahnya.
Berbagai data tersebut, imbuh
Anam, didapatkan dari lima indeks penilaian Kemendagri dan empat indeks
penilaian dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Kesehatan selama
kinerja 2024-2025.
“Secara keseluruhan mencerminkan
pemerintahan yang inovatif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan
publik,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Banyuwangi
Ipuk Fiestiandani menegaskan, penghargaan tersebut merupakan buah dari kerja
keras seluruh stakeholder di Kabupaten Banyuwangi.
“Alhamdulillah, Banyuwangi
menjadi satu-satunya Pemerintah Kabupaten yang mendapatkan penghargaan di
bidang Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Baik dari daerah yang
berfiskal rendah, sedang ataupun tinggi,” ungkapnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut,
imbuh Ipuk, berkat kinerja semua sektor yang terus dilakukan orkestrasi. Di
antaranya melalui Weekly Meeting dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
hingga Camat.
Pertemuan rutin setiap pekan itu,
mengupas berbagai persoalan mingguan untuk bisa diselesaikan secara lintas
sektoral.
“Dari pertemuan ini, kami urai
persoalan dan kita bagi habis tanggungjawab masing-masing OPD. Dari sini, tidak
ada lagi ego-sektoral yang kerap membuat persoalan stag, tidak teratasi,”
terang Ipuk.
Selain itu, papar Ipuk, di
berbagai OPD juga ditekankan prinsip pelayanan publik yang partisipatif dalam
Banyuwangi Melayani. Program ini, memberikan kontak person setiap penanggungjawab
OPD ke publik.
Sehingga dapat memperoleh
penyelesaian secara efektif. “Hal ini juga memutus adanya makelar, pungli atau
sejenisnya dalam memberikan pelayanan publik,” papar Ipuk.
Penghargaan tersebut, juga diharapkan bisa melecut kinerja seluruh jajaran birokrasi di Pemkab Banyuwangi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Ini menjadi penyemangat bagi kami,” pungkasnya. (humas/kab/bwi)
