oleh

JRSB Adukan Radio Ilegal Tumbuh Liar ke DPRD Banyuwangi

KabarBanyuwangi.co.id – Maraknya radio komunitas yang tumbuh liar dan diduga tidak mengantongi izin resmi, mebuat sejumlah anggota Jaringan Radio Siaran Banyuwangi (JRSB) mengadu ke DPRD Banyuwangi, Selasa (13/10/2020).

Menuurut keterangan, Ketua JRSB Herdi Heriynto, tercatat lebih dari 200 radio komunitas diduga ilegal beroperasi di Banyuwangi. Selain keberadaannya yang tidak berizin, tentu hal ini dapat mengancam keberlangsungan radio yang sudah berizin.

“Saat ini radio ilegal di Banyuwangi sangat banyak dan kian bertambah. Tidak hanya di Banyuwangi selatan saja, kini sudah masuk di wilayah Banyuwangi kota,” kata Ketua JRSB Herdi Heriyanto.

Baca Juga: Ketua dan Anggota DPRD Banyuwangi Temui Massa Tolak Omnibus Law

Herdi menabahkan, ancaman berikutnya datang dari potensi penyiaran berita yang tidak memiliki sumber jelas yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga rawan tersiarnya informasi hoaks. Selebihnya, maraknya frekuensi ini dikhawatirkan juga dapat membahayakan transportasi penerbangan yang ada di Banyuwangi.

“Kalau terus dibiarkan ya bisa hancur industri radio penyiaran ini. Sekarang radio-radio gak jelas ini sudah berani main-main dengan iklan. Pengaduan ke DPRD ini adalah jalan terakhir kita. Kalau hanya mengandalkan regulasi pusat yang ada, ini tidak akan sampai ke daerah,” jelasnya.

Baca Juga: Masa Aliansi Banyuwangi Bergerak, Demo Tolak Omnibus Law

Mendapat pengaduan tersebut, DPRD Banyuwangi sepakat jika aturan mengenai perizinan radio harus dipertegas. Yakni melalui aturan yang dituangkan kedalam peraturan daerah atau Perda.

“Kami akan berupaya untuk membuat peraturan daerah dulu. Karena rujukan Undang-undang harus ditindaklanjuti dengan Perda. Karena yang jelas ini merugikan,” kata Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi, Irianto usai menemui sejumlah perwakilan JRSB di Gedung DPRD Banyuwangi.

Baca Juga: Massa Tolak UU Omnibus Law Diwarnai Aksi Bakar Ban dan Pasang Poster Tanah Dijual

Setelah Perda dibentuk, dia berharap, bisa meningkatan retribusi daerah. Karena sejauh ini belum ada peraturan daerah yang mengatur mengenai izin radio non komersial atau radio komunitas.

“Karena sejauh ini kami melihat tidak ada retribusi yang bersumber dari radio komunitas. Untuk itulah kalau sudah ada aturannya disini, semua pasti akan ada tindak lanjut dan konsekuensinya,” pungkasnya.(fat)

_blank

Kabar Terkait