oleh

Komisi A DPRD Jatim Berkunjung Ke Bawaslu Banyuwangi

KabarBanyuwangi.co.id – Menjelang perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020, Komisi A DPRD Jawa Timur melakukan kunjungan kerja ke kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banyuwangi.

Dalam kunjungan kerjanya yang dipimpin Ketua Komisi A DPRD Jatim, Mayjen TNI Purn Dr Istu Hari Subagio tersebut, adalah untuk memantau kesiapan Kabupaten Banyuwangi sebagai salah satu dari 19 kabupaten/kota yang bakal menggelar pesta demokrasi pada 9 Desember 2020 mendatang.

“Tentu kami dari dewan menginginkan pelaksanaan Pilkada serentak ini berjalan sukses meski digelar di masa pandemi. Semua yang terlibat dalam pemilu harus menerapkan protokol kesehatan,” kata Istu Hari usai melakukan pertemuan di Kantor Bawaslu Banyuwangi, Jumat (20/9/2020).

Baca Juga: Bawaslu Banyuwangi Dampingi Ikrar Netralitas ASN Se-Kabupaten

Baca Juga: Jelang Penetapan dan Pegundian Nomer Urut Paslon, Bawaslu Banyuwangi Lakukan Upaya Pecegahan

Baca Juga: Bawaslu Banyuwangi: Kita Pelototi Sebelas Kerawanan Tahap Pencalonan

Istu Hari berharap, Pilkada mendatang bisa menghasilkan pemimpin yang berkwalitas. Selain itu, dalam pelaksanaannya, diharapkan juga berjalan baik tanpa adanya kesalahan.

“Agar pesta demokrasi ini nilai demokrasinya semakin tinggi. Tidak melalui money politik, pelanggaran-pelanggaran atau kekuasaan, dan sebagainya,” tegasnya.

Tidak hanya di Kabupaten Banyuwangi saja yang dipantau, melainkan sejumlah daerah lain, baik Bawaslu maupun KPU yang menggelar Pilkada, juga didatangi

“Hampir sudah semuanya, baik Bawaslu maupun ke KPU. Termasuk mendatangi KPU pusat juga sudah,” imbuhnya.

Sementara Ketua Bawaslu Hamim menyampaikan, ada beberapa masukan-masukan yang disampaikan anggota Komisi A DPRD Jatim kepada Bawaslu Banyuwangi saat menggelar rapat.

Diantaranya, Bawaslu untuk berkomitmen terhadap indeks kerawanan pemilu yang sudah direkam oleh Bawaslu, salah satunya adalah netralitas ASN. Berikutnya mengenai pengawasan terhadap money politik, serta pelanggaran penanganan protokol kesehatan.

“Itu yang tadi disinggung Komisi A DPRD Jatim saat rapat dengan kami,” tandasnya. (fat)

_blank

Kabar Terkait