oleh

Komisi I DPRD Banyuwangi Rakor Kesiapan Lanjutan Tahapan Pilkada Tahun 2020 Bersama KPU

KabarBanyuwangi.co.id – Pemilihan Wakil, dan Kepala Daerah serentak tahun 2020 dipastikan akan digelar, 9 Desember 2020. Untuk mengetahui kesiapan tahapan penyelenggaraan Pilkada, Komisi I DPRD Banyuwangi melakukan rapat koordinasi bersama KPU, Senin (22/06/2020).

Ketua Komisi I, Irianto, SH mengatakan, Rakor bersama KPU untuk mengetahui sejauh mana persiapan KPU dalam melaksanakan Pilkada 2020 mendatang. Hal ini perlu dilakukan mengingat tahapan Pilkada sudah berjalan sejak 15 Juni 2020 pekan lalu.

“Komisi I meminta penjelasan KPU mengenai kesiapan penyelenggaraan Pilkada 9 Desember mendatang, terkait dengan pos anggaran maupun kendalanya,“ ucap Irianto saat dikonfirmasi awak media.

Pelaksanaan Pilkada tahun 2020 akan tetap dilaksanakan dengan berpedoman pada protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Hal in tentu akan berdampak terhadap anggaran, karena jumlah pemilih di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan dibatasi.

“Pilkada ditengah kondisi pandemi Covid-19, secara otomatis jumlah TPS, petugas KPPS akan bertambah, dan mereka juga harus dilengkapi sarana prasarana protokol kesehatan,“ ucapnya.

Penjelasan dari Komisoner KPU, dalam mencegah penularan Covid-19, jumlah TPS Pilkada Banyuwangi dari semula sebanyak 2.860 TPS menjadi 3.745 TPS, dengan asumsi setiap TPS jumlah pemilihnya sebanyak 500 jiwa.

“Anggaran Pilkada Banyuwangi tahun 2020 membengkak sekitar Rp 29 miliar dari yang dialokasikan sebesar Rp 73 miliar, dan penambahan anggaran akan dicover APBN sesuai dengan Permendagri No. 41 tahun 2020,“ jelas Irianto.

Komisi I DPRD Banyuwangi berharap KPU tetap optimis melaksanakan Pilkada berjalan dengan aman dan sukses ditengah wabah Covid-19. Karena pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 ini menjadi tantangan demokrasi tersendiri. Selain menjamin kedaulatan rakyat, pelaksanaan Pilkada tahun 2020 juga perlu menjamin keselamatan, dan kesehatan masyarakat.

“Saya yakin dan optimis, KPU dapat menjalankan amanat untuk melaksanakan Pilkada tahun 2020 dengan baik, dan mampu meningkatkan jumlah partisipasi pemilih diatas 70 persen,“ pungkasnya.

Secara terpisah Komisioner KPU, Ari Mustofa menyampaikan pihaknya telah siap melaksanakan, dan mensukseskan Pilkada Banyuwangi tahun 2020. Dari sisi anggaran tidak ada kendala pasca turunnya Permendagri No. 41 tahun 2020.

“Dalam Permendagri No. 41 tahun 2020, KPU dilarang meminta tambahan anggaran Pilkada kepada Pemerintah daerah, karena kekurangan anggaran akan disuplay APBN,“ kata Ari Mustofa.

Ari Mustofa melanjutkan, kekurangan anggaran Pilkada tahun 2020 sekitar Rp 30 miliar lebih. Anggaran untuk alokasi sarana prasarana protokol kesehatan, dan penambahan TPS maupun petugas KPPS. Dan NPHD yang diterima KPU dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi hanya sebesar Rp 73,6 miliar.

“Kebutuhan anggaran Pilkada secara keseluruhan sekitar Rp 110 miliar,“ lanjutnya.

Saat ini KPU Banyuwangi telah melakukan tahapan Pilkada tahun 2020 yakni menyerahkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) ke PPS untuk dipecah dimasing-masih TPS dan di bulan Juli akan dilaksanakan pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih. (red)

_blank

Kabar Terkait