oleh

Menunggu Realisasi Vaksin Saat Pilkada Serentak 2020

KabaraBanyuwangi.co.id – Realisasi vaksin belum tahu kapan dilakukan. Namun, melalui keterangan pers Menteri BUMN Erick Thohir, bahwa pemerintah akan membeli vaksin pada bulan Desember 2020 atau Januari 2021. Hanya jumlahnya masih terbatas, dan diprioritaskan untuk tenaga medis.

Selanjutnya, pembelian vaksin akan disusul di tengah atau akhir tahun 2021. Lagi-lagi juga terbatas. Padahal, idealnya kita baru bisa mengendalikan situasi Covid-19 dengan catatan, bisa memberikan vaksin minimal kepada 70 pesen dari total 260 juta penduduk Indonesia.

Kemudian, vaksin ini nanti kita akan mengenalnya sebagai vaksin Merah Putih dan diproduksi negara kita sendiri Indonesia, itupun baru bisa diproduksi sekitar tahun 2022. Artinya, masih dua tahun lagi. Kesimpulan sementara, vaksin bukanlah satu-satunya jawaban untuk bisa mengendalikan virus Corona.

Hingga menunggu vaksin itu berjalan masif sesuai keterangan di atas, maka adaptasi kebiasaan hidup baru harus terus dikampanyekan secara masif baik oleh pemerintah dan masyarakat. Memastikan penggunaan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Minimal, itu saja diglorifikasikan dan dikampanyekan terus menerus.

Baca Juga: Pengembangan UMKM Digital Banyuwangi Perlu Pendampingan

Semua juga perlu dicontohkan oleh seluruh pemimpin dan aparat pemerintah. Pemerintah juga harus membatasi pergerakan manusia, sebab pergerakan manusialah yang paling efektif untuk resiko penularan secara cepat.

Contoh, PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) harus diterapkan maksimal, untuk membatasi pergerakan manusia. Seluruh pihak juga tidak boleh membuat sumber acara atau kegiatan yang mengumpulkan manusia dalam satu titik. Seperti acara hiburan ataupun mengadakan hajatan. Araca ini menjadi stimulus terciptanya kerumunan manusia. Kalau semua itu bisa dilakukan dengan baik, maka angka Covid-19 di Indonesia bisa turun drastis.

Lalu menyikapi Pilkada di Tengah Pandemi

Kurva jumlah kasus Covid-19 di Tanah Air, yang dapat dipantau setiap hari, secara nasional trendnya terus meningkat. Bahkan, garis yang ada sejak awal bulan Oktober cenderung menanjak. Lalu, pemerintah dan DPR-RI justru menunjukkan tanda-tanda kurang simpatik.

Baca Juga: Selama Operasi Yustisi, Polresta Banyuwangi Jaring 3 Ribu Pelanggar Protkes

Misalnya, keinginan untuk tetap menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020. Padahal seluruh elemen masyarakat dan organisai besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, telah menghimbau agar Pilkada Serentak 2020 ditunda. Ajang 5 tahunan ini dikhawatirkan menjadi klaster baru penularan Covid-19.

Seperti kita mahfumi bersama, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga turut menyampaikan secara resmi usulan penundaan tersebut. Hal itu tertuang dalam surat edaran yang ditandatangani Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Sirodj dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU Helmy Faishal Zaini, tertanggal 20 September 2020 lalu.

Imabauan itu sejatinya didasarkan pada rasa kemanusiaan dan keselamatan bangsa. Bahwa pergerakan massa saat inilah memang harus dihindari di tengah masa pandemi Covid-19.

Baca Juga: Komisi II DPR RI Kunker ke Banyuwangi, Pastikan Pilkada Berlangsung Sesuai Protokol Covid 19

Atas dasar tersebut, menjadi sesuatu yang sangat disesalkan jika pemerintah tetap menggelar Pilkada Serentak 2020 sesuai jadwal. Sebab, pemerintah justru seharusnya bertanggung jawab terhadap pengendalian Covid-19.

Artinya, NU melihat Covid-19 ini sebagai sesuatu yang harus dihindari. Maka ikhtiarnya melalui pembatasan pergerakan manusia. Sudah bisa kita pelajari sendiri saat ini, bahwa berbagai organisasi masyarakat (ormas), termasuk NU dan Muhammadiyah, telah melakukan kewajiban moral dalam mengingatkan pemerintah.

Selain ikhtiar dengan pembatasan sosial dan kedisiplinan mentaati protokol Covid-19. Maka semua dari kita juga masih wajib mengetuk langit, dengan memohon kepada Allah SWT agar pandemi ini cepat berakhir.

(Penulis: Dzulfikar Rezky. Aktivis Muda NU Banyuwangi)

_blank