
(Foto: humas/kab/bwi)
KabarBanyuwangi.co.id – Pemkab Banyuwangi terus berupaya menghadirkan program pembangunan yang inklusif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan.
Kali ini, untuk menjaring aspirasi dari kalangan santri, Pemkab Banyuwangi menggelar forum musyawarah bertajuk “Rembug Santri” di aula Pelinggihan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Selasa (20/10/2026).
Forum ini menjadi wadah bagi para
santri untuk menyampaikan gagasan, kebutuhan, serta harapan mereka secara
langsung kepada pemerintah daerah, sebagai bahan penyusunan kebijakan dan
program pembangunan ke depan.
Bupati Banyuwangi Ipuk
Fiestiandani berharap forum yang baru pertama kali digelar ini mampu
menjembatani aspirasi santri dan para pemangku kepentingan, sekaligus mendorong
lahirnya langkah konkret untuk memperluas kesempatan berkarir dan mengembangkan
diri secara luas bagi lulusan pesantren.
“Kami melihat bahwa selama ini
belum banyak santri yang mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan potensi
secara luas. Jumlah santri yang mampu meniti karier di bidang strategis juga
masih terbatas,” kata Ipuk..
“Lewat forum ini, kami berikan
ruang kepada para santri untuk speak-up, mengungkapkan uneg-uneg, serta harapan
mereka. Sehingga, pemerintah daerah tahu apa yang sebenarnya menjadi kendala
untuk kemudian kita carikan solusinya,” imbuh Ipuk.
Sebanyak 50 santri dari 15 pondok
pesantren di Banyuwangi mengikuti forum tersebut. Mereka berdiskusi tentang
sejumlah isu sosial, mulai fenomena sound horeg dan bahaya narkoba, bullying
dan kekerasan dalam pondok pesantren, serta harapan tentang sosok santri ideal
di masa depan.
Dalam kesempatan itu, sejumlah
usulan disampaikan. Salah satunya dari Elsya Putri Natalia Saputro yang
mengusulkan adanya pendampingan softskill berbasis digital bagi para santri untuk
mengembangkan kompetensinya, utamanya di era digital saat ini.
“Santri kerap dinilai ketinggalan
zaman dan gagap teknologi. Maka, kami berharap agar pemkab memberikan
pendampingan dan pelatihan softskill berbasis digital bagi para santri. Karena
di zaman yang serba digital ini, skill tersebut sangat kita butuhkan,” ujar
santri pondok pesantren Adz-dzikra.
Usulan lainnya datang dari M.
Ibrahim Al Hafidi yang menyoroti tentang fenomena Sound Horeg yang sedang
menjadi isu hangat di masyarakat.
“Harus ada ketentuan hukum dan
aturan yang jelas. Sehingga adanya fenomena ini tidak mengganggu, melainkan
bisa menjadi ajang hiburan yang mendidik, serta memberikan dampak ekonomi bagi
warga,” ujarnya.
Ada juga harapan para santri
terkait pencegahan tindak kekerasan dan bullying di pondok pesantren.
“Peran kyai harus bisa
menggantikan sosok ayah di rumah. Pendamping kamar juga harus bisa merangkul
dan mengayomi sehingga santri merasa aman dan mendapatkan kasih sayang penuh
meski jauh dari orang tua,” ujarnya.
Harapan ini mengemuka, lantaran
menurut mereka kecenderungan pelaku bullying itu adalah mereka yang kurang
perhatian dan kasih sayang, maka dengan adanya sosok pengganti orang tua yang
mereka teladani, diharapkan potensi terjadinya bullying bisa ditekan.
Ipuk menegaskan, dalam setiap
pengambilan kebijakan, pemkab selalu melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Sehingga berbagai program pembangunan yang digulirkan daerah bisa menjawab
kebutuhan warga.
Selain rembug santri, kata Ipuk,
setiap tahun Pemkab juga rutin menjaring aspirasi warga lewat forum Rembug
Lansia, Rembug Anak, Rembug Disabilitas, serta Rembug Perempuan.
“Semua rekomendasi yang muncul
dalam forum tersebut, akan menjadi atensi dan bahan pertimbangan kami dalam
pengambilan kebijakan daerah,” tegas Ipuk.
Forum rembug santri tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber yakni Dr. Endi Fadlullah dari Ponpes Bustanul Makmur, Ning Atina Balqis Iskandar dari Ponpes Darussalam Blokagung, serta Ustadz Ghifari Miqdad Al-ghifari dari Ponpes Daar Al Ihsan Mabadiul Ihsan Karangdoro. (*)
