Kantor Bawaslu Banyuwangi. (Foto: Fattahur)
KabarBanyuwangi.co.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
Banyuwangi mengajukan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebesar Rp 23
miliar.
Ketua Bawaslu Banyuwangi, Adrianus Yansen Pale mengaku
telah menjalin komunikasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab
terkait kebutuhan anggaran pengawasan Pilkada 2024.
Semula anggaran yang diusulkan Bawaslu sebesar Rp 25
miliar. Namun Pemkab meminta anggaran tersebut dirasionalisasi.
"Kita awal sempat usul Rp 25 miliar, tapi oleh TAPD
ditawar menjadi Rp 18 miliar, namun bagi kami tawaran itu belum ideal,"
kata pria yang akrab disapa Ansel itu, Sabtu (16/9/2023).
Hasil rasionalisasi yang dilakukan Bawaslu Banyuwangi,
kebutuhan pilkada sekira Rp 23 miliar.
Menurut Ansel, ada beberapa hal mendasar dalam menentukan
anggaran Pilkada tersebut. Sebab Pilkada di tahun 2024 berbeda ketimbang
pemilihan sebelumnya. Di tahun 2020, kala itu masih pandemi Covid-19, sehingga
banyak aktivitas yang harus dikurangi.
Namun Pilkada mendatang, masih menurut Ansel, situasinya
sudah endemi. Beberapa item yang sebelumnya ditiadakan harus diadakan kembali,
sebab itu merupakan kebutuhan.
"Sekarang kita sudah pada situasi Endemi, hasil
konsultasi dengan pimpinan kita di Bawaslu Jatim rasionalisasinya sekitar Rp 23
miliar," ujarnya.
Pihaknya pun telah berkoordinasi dengan Bakesbangpol
Banyuwangi, menegaskan bahwa angka Rp 23 miliar itu tidak bisa dinego lagi.
Bila dipaksakan dikurangi maka akan berdampak pada
kondusifitas serta kualitas dari pelaksanaan Pilkada itu sendiri.
"Semua anggaran itu dibutuhkan untuk kepentingan
Banyuwangi. Kami berharap, Pemkab memiliki pemahaman yang sama terhadap
persoalan postur anggaran yang kita ajukan," tambahnya.
Terpisah, Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, Mujiono
mengatakan, Pemkab telah menganggarkan setidaknya Rp 110 miliar untuk
pelaksanaan Pilkada.
Muji menyebut 40 persen atau Rp 50 miliar dari total
anggaran dipersiapkan dari penganggaran tahun 2023.
"Itu ditujukan untuk tahapan yang telah dilakukan KPU dan
Bawaslu. Sisanya Rp 60 miliar, kami anggarkan di tahun anggaran 2024. Sedangkan
keamanan kami anggarkan Rp 6 miliar untuk Pilkada 2023–2024," bebernya.
(fat)