Bawaslu Banyuwangi Ajukan Anggaran Pilkada 2024 Senilai Rp 23 MiliarBawaslu Banyuwangi

Bawaslu Banyuwangi Ajukan Anggaran Pilkada 2024 Senilai Rp 23 Miliar

Kantor Bawaslu Banyuwangi. (Foto: Fattahur)

KabarBanyuwangi.co.id - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banyuwangi mengajukan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebesar Rp 23 miliar.

Ketua Bawaslu Banyuwangi, Adrianus Yansen Pale mengaku telah menjalin komunikasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab terkait kebutuhan anggaran pengawasan Pilkada 2024.

Semula anggaran yang diusulkan Bawaslu sebesar Rp 25 miliar. Namun Pemkab meminta anggaran tersebut dirasionalisasi.

Baca Juga :

"Kita awal sempat usul Rp 25 miliar, tapi oleh TAPD ditawar menjadi Rp 18 miliar, namun bagi kami tawaran itu belum ideal," kata pria yang akrab disapa Ansel itu, Sabtu (16/9/2023).

Hasil rasionalisasi yang dilakukan Bawaslu Banyuwangi, kebutuhan pilkada sekira Rp 23 miliar.

Menurut Ansel, ada beberapa hal mendasar dalam menentukan anggaran Pilkada tersebut. Sebab Pilkada di tahun 2024 berbeda ketimbang pemilihan sebelumnya. Di tahun 2020, kala itu masih pandemi Covid-19, sehingga banyak aktivitas yang harus dikurangi.

Namun Pilkada mendatang, masih menurut Ansel, situasinya sudah endemi. Beberapa item yang sebelumnya ditiadakan harus diadakan kembali, sebab itu merupakan kebutuhan.

"Sekarang kita sudah pada situasi Endemi, hasil konsultasi dengan pimpinan kita di Bawaslu Jatim rasionalisasinya sekitar Rp 23 miliar," ujarnya.

Pihaknya pun telah berkoordinasi dengan Bakesbangpol Banyuwangi, menegaskan bahwa angka Rp 23 miliar itu tidak bisa dinego lagi.

Bila dipaksakan dikurangi maka akan berdampak pada kondusifitas serta kualitas dari pelaksanaan Pilkada itu sendiri.

"Semua anggaran itu dibutuhkan untuk kepentingan Banyuwangi. Kami berharap, Pemkab memiliki pemahaman yang sama terhadap persoalan postur anggaran yang kita ajukan," tambahnya.

Terpisah, Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, Mujiono mengatakan, Pemkab telah menganggarkan setidaknya Rp 110 miliar untuk pelaksanaan Pilkada.

Muji menyebut 40 persen atau Rp 50 miliar dari total anggaran dipersiapkan dari penganggaran tahun 2023.

"Itu ditujukan untuk tahapan yang telah dilakukan KPU dan Bawaslu. Sisanya Rp 60 miliar, kami anggarkan di tahun anggaran 2024. Sedangkan keamanan kami anggarkan Rp 6 miliar untuk Pilkada 2023–2024," bebernya. (fat)