Baca Juga :

• Gagalkan Penyelundupan Narkoba, Empat Pegawai Lapas Banyuwangi Diganjar Penghargaan dari Kakanwil
• Mertua Korban Heli Milik Polri yang Jatuh di Babel Berharap Ditemukan Selamat
• Berkinerja Baik, 15 Anggota Polresta Banyuwangi Dapat Penghargaan dan Hadiah
• Banjir Kepung Wilayah Perkotaan Banyuwangi, Sejumlah Kendaraan Roda Dua Mogok
• Masuk Pemukiman, Ular Piton Sepanjang 3 Meter Ditangkap Warga Sobo

RUU Omnibus Law Kesehatan, menurutnya, hanya berpihak kepada investor dengan mengabaikan hak-hak masyarakat, tenaga medis dan tenaga kesehatan akan perlindungan hukum dan keselamatan pasien.

"RUU Omnibus Law Kesehatan memudahkan mendatangkan tenaga kesehatan asing berpotensi tanpa kompetensi keahlian dan kualifikasi yang jelas dan berpotensi mengancam keselamatan pasien,” sambungnya.

Alasan lain, lanjut Nelly, pembahasan RUU Kesehatan Omnibus Law terkesan tertutup tanpa melibatkan organisasi profesi. Dia mendesak pemerintah dan DPRD lebih aktif melibatkan organisasi profesi kesehatan dan unsur masyarakat dalam memperbaiki sistem kesehatan untuk masa depan.

"Rancangan undang-undang ini tidak sepenuhnya tidak baik. Tapi hendaknya dalam pembuatan rancangan undang-undang melibatkan seluruh organisasi profesi. Biar bagaimanapun organisasi profesi ini punya peranan penting dalam mengontrol etik, moral, maupun kinerja tenaga kesehatan tersebut," jelas Nelly.

Ketua IDI Cabang Banyuwangi, dr. Nelly Mulyaningsih. (Foto: Fattahur)

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I, Marifatul Kamila mengaku merasa ada perbedaan antara RUU Omnibus Law Kesehatan dengan Raperda tentang Tenaga Kesehatan di Banyuwangi sangat berbeda.

"Kami merasa ada perbedaan antara RUU Omnibus Law Kesehatan dengan Raperda yang kita selesaikan tentang Tenaga Kesehatan di Banyuwangi sangat berbeda sekali," kata politisi perempuan dari Partai Golkar ini.

Dia menambahkan, pertemuan dengan IDI tersebut akan disampaikan kepada pimpinan DPRD Banyuwangi untuk mendapatkan tindak lanjut. (fat)