
Rapat kerja finalisasi Raperda Pembentukan Produk Hukum Daerah di gedung DPRD Banyuwangi. (Foto: Istimewa)
KabarBanyuwangi.co.id – Ketua Pansus II DPRD Banyuwangi, Inayanti Kusumasari menyampaikan pembahasan Raperda Pembentukan Produk Hukum Daerah telah memasuki tahap finalisasi.
Dalam rapat kerja Pansus bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Banyuwangi, draft materi dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tersebut telah disepakati meski ada beberapa yang masih perlu disempurnakan.
"Masih ada yang perlu disempurnakanan, namun kami
belum mendapatkan masukan maupun rekomendasi dari Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Timur, karena SE Gubernur yang baru, konsultasi rancangan
peraturan daerah harus disertai surat dari Sekda," kata Inayanti, Selasa
(17/11/2026).
Inayanti mengungkapkan, Raperda tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah pada awalnya terdiri dari 14 BAB dengan 134 Pasal, namun
dalam proses pembahasan ada beberapa ayat yang akan dihapus atau didrop.
Adapun materi yang dihapus yakni tentang ketentuan yang
membolehkan Raperda langsung dilanjutkan ke tahap persetujuan bersama apabila
batas waktu 15 hari terlampaui tanpa jawaban hasil fasilitasi.
"Akan didrop karena itu tidak lagi diatur dalam
Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 yang mengubah Permendagri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah," terangnya.
Inayanti menegaskan, dalam setiap rapat kerja, pihaknya
fokus terhadap pembahasan setiap klausul dalam Raperda guna memastikan
substansi yang diatur selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
diatasnya.
"Dalam pembahasan Raperda ini, kami tidak ingin ada
klausul yang berbenturan dengan peraturan diatasnya, sehingga semua yang diatur
dan adanya muatan lokal yang masukl harus dicek, apakah sudah selaras dan
mengikuti peraturan diatasnya," jelasnya.
Raperda tentang pembentukan produk hukum daerah ini juga
mengatur tentang pembagian peran antara Bapemperda di lembaga legislatif dan
eksekutif dalam menghasilkan produk hukum daerah.
"Raperda ini juga mengatur peran Bapemperda maupun
Bagian Hukum Pemkab karena produk hukum daerah itu ada berbentuk peraturan
yakni peraturan bupati, peraturan DPRD, dan juga ada peraturan yang berbentuk
penetapan seperti keputusan DPRD, keputusan bupati, keputusan pimpinan DPRD dan
keputusan Badan Kehormatan DPRD," ujarnya. (fat)
