Antisipasi Kepadatan Pelabuhan Ketapang, Delaying System Diterapkan Sejak ProbolinggoPelabuhan Ketapang

Antisipasi Kepadatan Pelabuhan Ketapang, Delaying System Diterapkan Sejak Probolinggo

Suasana kepadatan antrean kendaraan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. (Foto: Dok. Istimewa)

KabarBanyuwangi.co.id - Antisipasi kepadatan menuju Pelabuhan Ketapang Banyuwangi saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), delaying system akan diterapkan sejak di Kabupaten Probolinggo. 

Ini disampaikan saat rapat koordinasi (rakor) stakeholder penyeberangan mulai Polri, ASDP, Pemkab Banyuwangi, KSOP, dan stakeholder lainnya, antisipasi lonjakan arus libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027 di lintas penyeberangan Ketapang-Gilimanuk, Sabtu (21/11/2026).

Rakor kali ini dipimpin Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops) Polri, Komjen Pol Roycke Harry Langie. Turut hadir Kakorlantas Polri Brigjen Pol Aries Syahbudin, Kapolda Jatim Irjen Pol Dekananto Eko Purwono, Sekda Banyuwangi Suyanto Waspo Tondo, GM ASDP Ketapang Media Syahrianto, dan mitra terkait.

Baca Juga :

Roycke mengatakan, skema rekayasa lalulintas di lintas Ketapang-Gilimanuk akan mengadopsi pola yang ada di lintas Merak–Bakauheni, dengan menerapkan delaying system dan penyekatan berlapis jauh sebelum kendaraan memasuki wilayah Banyuwangi.   

Penyekatan ini dikhususkan bagi kendaraan angkutan barang golongan VII ke atas atau bersumbu tiga. Roycke mengatakan, berdasarkan hasil rapat terakhir, kendaraan jenis tersebut dilarang melintas selama masa angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Oleh karena itu, penyekatan mulai diberlakukan dari wilayah Probolinggo hingga Situbondo.

"Jangan dibiarkan kendaraan yang dilarang melintas lolos hingga ke Banyuwangi baru disekat, karena pasti memicu penumpukan. Pola di Merak akan kita terapkan, di mana polres-polres sepanjang jalur tol maupun arteri menyiapkan buffer zone di rest area untuk menahan kendaraan secara bertahap," ujar Roycke di Pelabuhan Ketapang.

Roycke menjelaskan, alur pergerakan kendaraan dari rest area penyangga menuju pelabuhan akan diatur layaknya selongsong peluru berdasarkan kapasitas ruang tunggu pelabuhan (port time) dan kondisi bongkar muat.

Untuk mengintegrasikan seluruh pergerakan di lapangan serta mengantisipasi gangguan cuaca ekstrem, Polri dan pemangku kepentingan terkait akan membentuk pos taktis sebagai pusat kendali terpadu.

"Cuaca memang faktor alam yang tidak bisa dilawan, tetapi dampaknya bisa kita imbangi dengan kesiapan manajemen buffer zone dan koordinasi informasi yang terpadu," tambah Roycke.

General Manager ASDP Cabang Ketapang, Media Syahrianto menyampaikan, menindaklanjuti arahan Mabes Polri, sinkronisasi jadwal penyeberangan dan kondisi cuaca di pelabuhan akan langsung terhubung dengan titik-titik penyangga di luar Banyuwangi. 

"Jika informasi kepadatan atau cuaca buruk tersampaikan sejak di Probolinggo, masyarakat bisa teredukasi lebih awal sebelum terjebak di Banyuwangi," kata Media.

Dari sisi infrastruktur dan armada, ASDP Ketapang menyiapkan sejumlah langkah antisipatif untuk melayani pengguna jasa selama periode Nataru.

Sebanyak 16 dermaga disiapkan, 8 di Ketapang dan 8 di Gilimanuk, dengan target pengoperasian Dermaga II Gilimanuk pada pertengahan Desember 2026.

Dari total 57 kapal yang tersedia, sebanyak 24 kapal akan dioperasikan per hari pada kondisi normal dan dapat ditingkatkan hingga 28 kapal saat terjadi lonjakan penumpang.

ASDP juga menyiapkan empat titik buffer zone di area Ketapang. Masing-masing yakni di kawasan Bulusan, Sritanjung, Pusri, dan daerah Watudodol.

"Kita juga menyiagakan dua pelabuhan cadangan untuk memecah kepadatan, yakni Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi dan Pelabuhan Jangkar Situbondo, sebagai pelabuhan penyeberangan alternatif tujuan Celukan Bawang, Buleleng, Bali," terang dia. (*)