
(Foto: humas/kab/bwi)
KabarBanyuwangi.co.id – Kabupaten Banyuwangi kembali menorehkan prestasi di bidang transformasi digital. Kali ini, Banyuwangi berhasil meraih Juara I kategori Smart Society dalam ajang Smart City Forum 2026 yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Penghargaan tersebut diserahkan Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria kepada Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono dalam Forum Nasional Kota Cerdas Tahun 2026 di Jambi, Kamis (19/11/2026).
Banyuwangi meraih penghargaan tersebut melalui inovasi program Unit Gawat Darurat Kemiskinan (UGDK) yang dinilai sebagai inovasi yang memiliki dampak besar bagi masyarakat.
UGDK adalah platform digital yang
dikembangkan Pemkab Banyuwangi untuk mempercepat penanganan kemiskinan secara
terpadu, berbasis data, dan tepat sasaran.
Bupati Banyuwangi Ipuk
Fiestiandani menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Komdigi atas
penghargaan tersebut.
Menurutnya, capaian ini menjadi
penyemangat bagi Pemkab Banyuwangi untuk terus mengembangkan inovasi yang
memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Bagi Banyuwangi, teknologi
bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen untuk mengoptimalkan pelayanan
publik, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat,” kata Ipuk, Jumat (20/11/2026).
UGDK adalah salah satu inovasi
digital Banyuwangi yang memanfaatkan teknologi informasi dan integrasi data
untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Sistem ini memiliki basis data
rumah tangga miskin berbasis *by name by address*.
“Selain itu, juga terdapat data
bantuan yang sudah didapat masing-masing warga. Data itu secara rutin kita
update untuk menyesuaikan apa yang menajdi kebutuhan mereka,” kata Ipuk.
Plt Kepala Dinas Kominfo dan
Persandian Budi Santoso menjelaskan pemkab mengintegrasikan data kesejahteraan
sosial, data geospasial, serta hasil verifikasi faktual di lapangan.
Data tersebut menjadi dasar bagi
pemerintah untuk menentukan bentuk intervensi yang sesuai dengan kebutuhan
masing-masing keluarga.
“Salah satu keunggulan UGDK
adalah kemampuannya memetakan sebaran masyarakat miskin hingga tingkat desa,
lengkap dengan titik koordinat tempat tinggal,” jelas Budi.
“Jadi, pemerintah tidak hanya
mengetahui jumlah warga miskin, tetapi juga lokasi dan kondisi wilayah yang
membutuhkan perhatian,” tambah Budi.
Lebih dari sekadar sistem
pendataan, UGDK juga membuka ruang kolaborasi berbagai pihak dalam penanganan
kemiskinan. Masyarakat, akademisi, dunia usaha, hingga komunitas dapat turut
berkontribusi berdasarkan data dan kebutuhan yang teridentifikasi.
“Dengan sistem ini, penanganan
kemiskinan bisa dilakukan secara kolaboratif. Siapa pun bisa ikut ambil bagian,
baik masyarakat, akademisi, dunia usaha, maupun komunitas,” ungkap Budi.
“Harapannya, intervensi yang dilakukan semakin tepat sasaran dan dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” pungkas Budi. (*)
