
(Foto: humas/kab/bwi)
KabarBanyuwangi.co.id – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani kembali menjalankan program Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa). Kali ini, Ipuk menyerahkan 300 sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) gelombang pertama kepada warga Desa Gladag, Kecamatan Rogojampi, Kamis (19/11/2026).
Penyerahan sertifikat berlangsung di Balai Desa Gladag dilakukan bersama Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Banyuwangi Adolf Severlianus Puahadi. Kegiatan itu juga dirangkai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemkab Banyuwangi dan BPN.
“Alhamdulillah hari ini kita bisa
melaksanakan penyerahan 300 sertifikat PTSL. Mari dijaga sertifikatnya, nggih.
Dilaminating biar tidak cepat rusak,” pesan Ipuk kepada warga.
Ipuk mengatakan, program PTSL
merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan seluruh masyarakat
memiliki sertifikat tanah. Dengan begitu, warga mendapatkan kepastian dan
perlindungan hukum atas tanah yang dimiliki.
Ia berharap, sertifikat tersebut
tidak hanya memberikan rasa aman, tetapi juga bisa menjadi modal bagi
masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.
“Saya berharap aset yang dimiliki
ini nantinya bisa membawa dampak pada peningkatan kesejahteraan Bapak Ibu
semuanya,” ujarnya.
Ipuk mendorong warga memanfaatkan
tanah secara produktif. Apalagi, sebagian masyarakat Gladag bekerja sebagai
petani dan pedagang. Tanah yang dimiliki bisa dikembangkan untuk kegiatan
pertanian maupun usaha lainnya.
“Saya minta gunakanlah dengan
bijak. Jangan sampai ketika dijadikan agunan pinjaman, justru memberatkan
karena tidak sesuai kemampuan membayar,” tuturnya.
Ipuk menegaskan, pemerintah akan
terus mendorong percepatan sertifikasi tanah bagi masyarakat. Sebab, masih
banyak warga yang membutuhkan kepastian hukum atas tanah yang ditempati maupun
dikelola.
“Kita terus dorong, ya. Karena
banyak masyarakat kita yang tinggal di kawasan hutan, lalu di kawasan
perkebunan, dan sebagainya yang juga ingin mendapatkan haknya sebagai pemilik
tanah,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPN
Banyuwangi Adolf Severlianus Puahadi mengatakan, penyerahan sertifikat PTSL
merupakan wujud kehadiran pemerintah dalam memberikan kepastian hukum atas
kepemilikan tanah masyarakat.
Ia menyebutkan, target penerbitan
sertifikat melalui program PTSL di Banyuwangi pada 2026 mencapai 12.450 bidang
tanah. Hingga pertengahan November, realisasi penyelesaiannya telah mencapai 99
persen.
“Yang sekarang, kalau untuk
penyelesaian sertifikat itu sudah 99 persen, sisa 1 persen. Target tahun ini
pasti selesai,” kata Adolf.
Salah seorang penerima
sertifikat, Sanhuri (54), warga Dusun Lateng, Desa Gladag, mengaku lega
akhirnya memiliki sertifikat resmi atas tanah yang selama ini ditempatinya.
Tanah dan rumah tersebut
merupakan warisan orang tuanya yang selama bertahun-tahun belum bersertifikat.
Melalui program PTSL, proses pengurusan sertifikatnya dapat diselesaikan dalam
waktu sekitar enam bulan dengan biaya Rp150 ribu.
“Alhamdulillah, sekarang saya merasa tenang dan lega, karena tanah peninggalan orang tua sudah memiliki sertifikat dan kepastian hukum,” ungkapnya. (*)
