1
Anggota Komisi IV DPRD Banyuwangi saat melakukan pertemuan di Kantor Ditjen Hubla. (Foto: Istimewa)
KabarBanyuwangi.co.id - Komisi IV DPRD Banyuwangi mendorong
pemerintah pusat segera mengambil tindakan untuk mengatasi persoalan kemacetan
berulang di Pelabuhan Ketapang.
Hal itu disampaikan saat Komisi IV DPRD Banyuwangi
mendatangi Kantor Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla)
Kementerian Perhubungan pada Kamis (8/10/2026).
Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi Patemo mengatakan,
persoalan kemacetan di Ketapang-Gilimanuk menjadi masalah sangat serius.
Antrean kendaraan kini tidak hanya momen hari besar, tetapi juga mulai terjadi
pada hari-hari biasa.
Menurutnya masalah ini perlu ditangani secara terpadu dan
berada dalam satu komando Kementerian Perhubungan. "Harus satu komando,
yaitu Kementerian Perhubungan. Makanya kami membawa persoalan ini ke pusat agar
bisa segera teratasi," kata Patemo.
Dalam pertemuan tersebut, rombongan Komisi IV DPRD
Banyuwangi ditemui Kasubdit Sistem Informasi Direktorat Lalu Lintas Angkutan
Laut, Anwarudin. Legislatif menyampaikan desakan agar operator seperti PT ASDP
Indonesia dan Pelindo juga melakukan pembenahan secara kontinyu seiring
meningkatnya volume kendaraan yang ada.
"Jangan hanya saat kami wakil rakyat turun sidak
kemudian bisa lancar, tapi setelah itu macet kembali. Kami ingin supaya
continue, hari demi hari ada kelancaran," ujarnya.
Wakil Rakyat Banyuwangi itu juga mendorong adanya
penambahan dermaga baru di wilayah Bulusan. Termasuk mengusulkan percepatan
pembangunan jembatan penghubung dari Bulusan menuju kawasan LCM serta relokasi
permukiman di sekitar lokasi.
Menurut Patemo, jembatan itu perlu segara dibangun agar
kendaraan tidak kembali menumpuk di pintu masuk Pelabuhan Ketapang hingga
melumpuhkan jalur utama.
DPRD juga mendorong adanya peremajaan armada yang
beroperasi di lintasan Ketapang-Gilimanuk. Kapal-kapal berukuran kecil dinilai
perlu diganti dengan kapal berkapasitas lebih besar.
"Kapal-kapal yang kecil segera dilakukan rebooting.
Kapal-kapal ini harus diganti dengan kapal-kapal yang di atas 2.000 GT,"
ujar Patemo.
Selain persoalan penyeberangan, Komisi IV turut
menyampaikan kebutuhan pelebaran jalan dan jembatan di jalur Ketapang menuju
Situbondo. Kondisi jalan nasional yang sempit dinilai memperparah kemacetan.
Untuk mengurai masalah ini, DPRD Banyuwangi tidak hanya
berhenti dengan bertemu Dirjen Hubla. Patemo mengatakan, pihaknya juga akan mendatangi
ASDP dan Pelindo untuk membahas persoalan tersebut.
"ASDP juga harus kami datangi, Pelindo juga. Karena
ini leading sector-nya di penyeberangan kita," pungkasnya. (fat)
