
(Foto: humas/kab/bwi)
KabarBanyuwangi.co.id – Pemkab Banyuwagi segera melakukan pemutakhiran dan optimalisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk mengoptimalkan program penanganan kemiskinan di daerah.
Untuk itu Pemkab Banyuwangi bersama Badan Intelejen Negara (BIN) menggelar bimbingan teknis yang diikuti 300 petugas pendata Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) lapangan di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Rabu (18/11/2026).
Mereka terdiri operator
desa/kelurahan, anggota PKH, TKSK serta pekerja sosial masyarakat (PSM) se
Banyuwangi.
Sekretaris Daerah Banyuwangi
Suyanto Waspotondo mengatakan data DTSEN bukan sekadar kumpulan angka atau
pekerjaan administrasi. DTSEN merupakan fondasi penting yang menentukan
ketepatan sasaran perlindungan sosial, serta efektivitas intervensi pemerintah.
Menurutnya, pembaruan data perlu terus dilakukan karena kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis. “Jika data tidak diperbarui secara berkala, warga yang membutuhkan bantuan berisiko tidak memperoleh layanan dan program pemerintah yang semestinya mereka terima. Ini harus berkala kita update,” katanya.
“Karena itu, semua harus lebih
proaktif turun ke lapangan untuk memastikan kondisi masyarakat sesuai dengan
data yang tercatat. Pemutakhiran data tidak boleh berhenti pada kegiatan
administratif, namun harus disertai verifikasi faktual dan tindak lanjut yang
nyata,” imbuhnya.
Ia juga menekankan agar para
petugas menjaga integritas, objektivitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Ia meminta agar Camat, desa/kelurahan, operator, pendamping, pekerja sosial,
dan seluruh perangkat daerah harus bergerak pro aktif dan bekerja sama.
“Jangan pernah memanipulasi data
hanya untuk mengejar peringkat atau desil tertentu. Tugas kita bukan menentukan
seseorang harus masuk desil berapa. Tugas kita adalah memastikan bahwa data
yang disampaikan menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang
sebenarnya. Biarkan proses pemeringkatan dilakukan sesuai mekanisme dan
kewenangan yang berlaku,” pintanya.
Kasubdit Deputi II BIN RI Asep
Hidayat mengatakan pentingnya data sosial ekonomi yang akurat sebagai dasar
pengambilan kebijakan publik. Ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan
sosial maupun program pemberdayaan masyarakat berpotensi menimbulkan
kecemburuan sosial, menurunkan kepercayaan publik, dan menghambat percepatan
pembangunan daerah.
“Seluruh kebijakan publik harus
lahir dari data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat
dipertanggungjawabkan. Tanpa data yang presisi, alokasi anggaran yang besar
sekalipun tidak akan mampu memberikan dampak optimal terhadap upaya pengentasan
kemiskinan,” ujarnya.
Ia pun menyampaikan apresiasi dan
terima kasihnya kepada Pemkab Banyuwangi atas kolaborasi dan sinergi dalam
upaya pemutakhiran data DTSEN untuk pengentasan kemiskinan.
“Sinergi antara instansi pusat
dan pemerintah daerah adalah kunci utama dalam memastikan proses pendataan,
verifikasi, dan validasi berjalan objektif,” ujarnya.
“Melalui bimtek ini kami berharap seluruh peserta dapat menyamakan persepsi meningkatkan kapasitas teknis serta membangun mekanisme koordinasi yang solid hingga tingkat desa dan kelurahan,” pungkasnya. (*)
