Rapat paripurna penyampaian nota pengantar KUA-PPAS APBD TA 2025 di gedung DPRD Banyuwangi. (Foto: Fattahur)
KabarBanyuwangi.co.id – Eksekutif bersama legislatif mulai menyiapkan rancangan keuangan daerah untuk tahun depan seiring dengan disampaikannya nota pengantar kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2025.
Nota pengantar KUA-PPAS APBD 2025 dipaparkan Bupati Ipuk Fiestiandani dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Ruliyono pada 22 Juli 2024.
Bupati Ipuk menyampaikan, APBD 2025 disusun di masa
transisi pemerintahan. Kebijakan fiskal yang tepat harus menjadi pondasi kuat
demi mewujudkan cita-cita masyarakat Banyuwangi yang sejahtera.
"Tantangan dan hambatan pembangunan dapat bersifat
struktural, butuh kebijakan jangka menengah-panjang yang konsisten seperti yang
tertuang dalam RPJMD dan RPJPD," ujar Ipuk.
Risiko dan tantangan ke depan, terutama dari sisi
eksternal, patut diwaspadai. Potensi risiko lainnya, biaya dana yang tinggi,
kenaikan harga komoditas, dan risiko stagflasi. Jika eskalasi risiko global
terus berlanjut, perekonomian global dapat menghadapi tiga potensi krisis yaitu
krisis pangan, energi, serta keuangan.
Menurut Ipuk, dibutuhkan konsolidasi fiskal yang
berkualitas disertai reformasi fiskal yang holistik. Pembangunan infrastruktur
perlu dilanjutkan untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi-sosial
melalui penguatan infrastruktur konektivitas, pangan, dan digital.
"Untuk itu, arah kebijakan fiskal tahun 2025
diharapkan dapat mengakselerasi proses peningkatan sosial ekonomi, sekaligus
memperkuat pondasi menuju pertumbuhan ekonomi daerah yang semakin
menguat," ucapnya.
Selain itu, diperlukan upaya penguatan kesejahteraan
serta konvergensi antar wilayah, dengan menghadirkan pendidikan bermutu dan
berdaya saing, kesehatan yang berkualitas, akselerasi pengentasan kemiskinan,
penurunan kesenjangan, serta penguatan ekonomi kerakyatan.
Bupati Ipuk menjelaskan, kinerja positif perekonomian
Banyuwangi berdasarkan data statistik tahun 2024, didukung beberapa sektor yang
tumbuh signifikan seiring penyelenggaraan atraksi wisata dan promosi daerah.
Di antaranya, sektor transportasi dan pergudangan sebesar
12,19 persen diikuti sektor penyedia akomodasi dan makanan sebesar 9,69 persen.
Sektor jasa lainnya sebesar 8,50 persen, jasa perusahaan tumbuh 8,02 persen,
sektor informasi dan komunikasi tumbuh 6,91 persen.
Selaras dengan pertumbuhan ekonomi daerah, sektor
perdagangan, hotel, dan restoran menunjukkan tren positif tumbuh 6,54 persen. Diikuti
sektor konstruksi sebesar 6,12 persen serta industri pengolahan sebesar 5,62
persen.
"Kinerja positif tersebut, merupakan dampak
multiplier effect dukungan Pemkab Banyuwangi, melalui program dan kegiatan yang
berfokus pada manfaat nyata dan langsung kepada masyarakat dengan output dan outcome
yang semakin berkualitas,“ jelasnya.
Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Banyuwangi di tahun 2025
diproyeksi pada kisaran 5,07 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
diproyeksi 72,17 persen. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) diproyeksikan 4,53
persen. Persentase penduduk miskin diproyeksikan sebesar 7,26 persen dan Rasio
Gini 0,30 persen.
"Tema pembangunan tahun 2025 yaitu ”Penguatan
Ekosistem Kualitas Sumberdaya Manusia yang Mendukung Transformasi Ekonomi yang
Berkelanjutan," ujar Ipuk.
Bupati Ipuk mengatakan, secara umum, target pendapatan
daerah senilai Rp. 2,375 triliun atau turun 26,67 persen dari APBD 2024 sebesar
Rp. 3,239 triliun.
Penyesuaian pendapatan itu terdiri dari komponen,
pendapatan asli daerah diproyeksikan naik menjadi Rp. 627,4 miliar dari APBD
2024 sebesar Rp. 605 miliar.
Pendapatan transfer turun 34,31 persen dari Rp 2,583
triliun menjadi Rp 1,696 triliun. Lain-lain pendapatan daerah yang sah turun
sebesar 0,19 persen, dari APBD 2024 sebesar Rp 51,3 miliar menjadi Rp. 51,2
miliar.
"Total belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2025
direncanakan sekitar Rp. 2,358 triliun, turun 31,25 persen dari tahun
sebelumnya sebesar Rp. 3,429 triliun," kata Ipuk.
"Sementara untuk jumlah pembiayaan netto pada APBD
tahun 2025 sebesar minus Rp. 17,6 miliar dari Rp.190 miliar pada APBD tahun
2024. Perkiraan penerimaan pembiayaan APBD 2025 sebesar Rp. 22,3 miliar yang
merupakan estimasi SILPA, sedangkan pengeluaran pembiayaan pada APBD tahun 2025
sebesar Rp. 40 miliar," tambahnya. (fat)