Pemkab dan DPRD Banyuwangi Mulai Bahas KUA-PPAS Tahun 2025DPRD Banyuwangi

Pemkab dan DPRD Banyuwangi Mulai Bahas KUA-PPAS Tahun 2025

Rapat paripurna penyampaian nota pengantar KUA-PPAS APBD TA 2025 di gedung DPRD Banyuwangi. (Foto: Fattahur)

KabarBanyuwangi.co.id – Eksekutif bersama legislatif mulai menyiapkan rancangan keuangan daerah untuk tahun depan seiring dengan disampaikannya nota pengantar kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2025.

Nota pengantar KUA-PPAS APBD 2025 dipaparkan Bupati Ipuk Fiestiandani dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Ruliyono pada 22 Juli 2024.

Bupati Ipuk menyampaikan, APBD 2025 disusun di masa transisi pemerintahan. Kebijakan fiskal yang tepat harus menjadi pondasi kuat demi mewujudkan cita-cita masyarakat Banyuwangi yang sejahtera.

Baca Juga :

"Tantangan dan hambatan pembangunan dapat bersifat struktural, butuh kebijakan jangka menengah-panjang yang konsisten seperti yang tertuang dalam RPJMD dan RPJPD," ujar Ipuk.

Risiko dan tantangan ke depan, terutama dari sisi eksternal, patut diwaspadai. Potensi risiko lainnya, biaya dana yang tinggi, kenaikan harga komoditas, dan risiko stagflasi. Jika eskalasi risiko global terus berlanjut, perekonomian global dapat menghadapi tiga potensi krisis yaitu krisis pangan, energi, serta keuangan.

Menurut Ipuk, dibutuhkan konsolidasi fiskal yang berkualitas disertai reformasi fiskal yang holistik. Pembangunan infrastruktur perlu dilanjutkan untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi-sosial melalui penguatan infrastruktur konektivitas, pangan, dan digital.

"Untuk itu, arah kebijakan fiskal tahun 2025 diharapkan dapat mengakselerasi proses peningkatan sosial ekonomi, sekaligus memperkuat pondasi menuju pertumbuhan ekonomi daerah yang semakin menguat," ucapnya.

Selain itu, diperlukan upaya penguatan kesejahteraan serta konvergensi antar wilayah, dengan menghadirkan pendidikan bermutu dan berdaya saing, kesehatan yang berkualitas, akselerasi pengentasan kemiskinan, penurunan kesenjangan, serta penguatan ekonomi kerakyatan.

Bupati Ipuk menjelaskan, kinerja positif perekonomian Banyuwangi berdasarkan data statistik tahun 2024, didukung beberapa sektor yang tumbuh signifikan seiring penyelenggaraan atraksi wisata dan promosi daerah.

Di antaranya, sektor transportasi dan pergudangan sebesar 12,19 persen diikuti sektor penyedia akomodasi dan makanan sebesar 9,69 persen. Sektor jasa lainnya sebesar 8,50 persen, jasa perusahaan tumbuh 8,02 persen, sektor informasi dan komunikasi tumbuh 6,91 persen.

Selaras dengan pertumbuhan ekonomi daerah, sektor perdagangan, hotel, dan restoran menunjukkan tren positif tumbuh 6,54 persen. Diikuti sektor konstruksi sebesar 6,12 persen serta industri pengolahan sebesar 5,62 persen.

"Kinerja positif tersebut, merupakan dampak multiplier effect dukungan Pemkab Banyuwangi, melalui program dan kegiatan yang berfokus pada manfaat nyata dan langsung kepada masyarakat dengan output dan outcome yang semakin berkualitas,“ jelasnya.

Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Banyuwangi di tahun 2025 diproyeksi pada kisaran 5,07 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diproyeksi 72,17 persen. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) diproyeksikan 4,53 persen. Persentase penduduk miskin diproyeksikan sebesar 7,26 persen dan Rasio Gini 0,30 persen.

"Tema pembangunan tahun 2025 yaitu ”Penguatan Ekosistem Kualitas Sumberdaya Manusia yang Mendukung Transformasi Ekonomi yang Berkelanjutan," ujar Ipuk.

Bupati Ipuk mengatakan, secara umum, target pendapatan daerah senilai Rp. 2,375 triliun atau turun 26,67 persen dari APBD 2024 sebesar Rp. 3,239 triliun.

Penyesuaian pendapatan itu terdiri dari komponen, pendapatan asli daerah diproyeksikan naik menjadi Rp. 627,4 miliar dari APBD 2024 sebesar Rp. 605 miliar.

Pendapatan transfer turun 34,31 persen dari Rp 2,583 triliun menjadi Rp 1,696 triliun. Lain-lain pendapatan daerah yang sah turun sebesar 0,19 persen, dari APBD 2024 sebesar Rp 51,3 miliar menjadi Rp. 51,2 miliar.

"Total belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2025 direncanakan sekitar Rp. 2,358 triliun, turun 31,25 persen dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 3,429 triliun," kata Ipuk.

"Sementara untuk jumlah pembiayaan netto pada APBD tahun 2025 sebesar minus Rp. 17,6 miliar dari Rp.190 miliar pada APBD tahun 2024. Perkiraan penerimaan pembiayaan APBD 2025 sebesar Rp. 22,3 miliar yang merupakan estimasi SILPA, sedangkan pengeluaran pembiayaan pada APBD tahun 2025 sebesar Rp. 40 miliar," tambahnya. (fat)