Baca Juga :

• Momentum Kemerdekaan RI, Tahanan Polresta Banyuwangi Peringati Detik- Detik Proklamasi dengan Khidmat
• Upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79 Tingkat RT Berlangsung Khidmat, Peserta Memakai Pakaian Adat
• Polresta Banyuwangi Gelar Upacara Kemerdekaan RI ke-79 Berlangsung Khidmat
• Pemkab Banyuwangi Gelar Parade Busana Adat Nusantara di Upacara Kemerdekaan RI ke-79
• Penampungan Sampah di Karangrejo Banyuwangi Terbakar, Akibat Puntung Rokok

"Perubahan APBD ini diharapkan dapat memberikan ruang penyesuaian, serta mengakomodir pergeseran-pergeseran dalam rangka optimalisasi target-target yang telah ditentukan," ujar Ruliyono.

Ia berharap, P-APBD harus difokuskan pada upaya antisipasi ketidakpastian perekonomian global, normalisasi likuiditas daerah, implementasi kebijakan tepat dan regulatif yang berdampak pada masyarakat.

"Sebentar lagi kita akan menggelar Pilkada, maka harus dipastikan dukungan anggaran yang cukup. Dan yang tak kalah penting adalah mendorong masyarakat untuk mensukseskan penyelenggaraan Pilkada yang jujur, adil, aman, damai dan kondusif demi Banyuwangi yang lebih baik," tambahnya.

Komposisi P-APBD 2024 yang disepakati yakni pendapatan daerah berubah menjadi Rp. 3,272 triliun, bertambah Rp. 23,087 miliar atau 1,02 persen.

Pendapatan daerah tersebut terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp. 630 miliar, bertambah 4,13 persen. Pendapatan transfer naik Rp 8,87 miliar atau bertambah 0,31 persen. Lain-lain pendapatan berubah jadi Rp 51,3 miliar.

Belanja daerah diproyeksi sebesar Rp. 3,710 triliun, ada penambahan 8,17 persen persen atau senilai Rp. 280,3 miliar. Pembiayaan daerah yang semula Rp 190 miliar, berubah menjadi Rp 437,2 miliar.

Sementara itu, Bupati Ipuk Fiestiandani bersyukur dan mengucapkan terima kasih atas disepakatinya raperda perubahan APBD tahun anggaran 2024.

"Dengan persetujuan dewan atas raperda ini, berarti kita telah berhasil menetapkan produk hukum daerah yang menjadi landasan pelaksanaan semua program kegiatan pembangunan daerah. Baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan hingga akhir tahun 2024," ucap Ipuk.

Selanjutnya, Raperda Perubahan APBD 2024 akan dibawa ke Kementerian Hukum dan HAM dan Gubernur Jawa Timur untuk dilakukan harmonisasi serta evaluasi sebelum menjadi Perda. (fat)