Baca Juga :

“Berbagai persoalan yang muncul pada penyalurah tahap pertama ini, harus kita selesaikan. Jangan sampai terulang pada tahap berikutnya. Memang, kesalahan-kesalahan kecil adalah sesuatu yang manusiawi. Hampir semuanya mengalami problem yang sama. Tinggal bagaimana kita segera bertindak mencari solusi. Fokus kita adalah solusi, karena kalau ngomongin masalah, nanti malah tidak selesai-selesai,” ungkap Anas.

“Kami, jajaran yang ada di pemkab siap bersama bapak-bapak dan ibu kades/lurah semua. Sampaikan ke kami, nanti kami fasilitasi komunikasi dengan pusat,” imbuhnya.

Anas mengatakan, pendataan di masa pandemi bersifat sangat dinamis. Oleh karena itu, Pemkab Banyuwangi membuka kanal pengaduan, baik melalui online maupun ke kantor desa/kelurahan atau kecamatan. Bahkan, di kantor-kantor kecamatan sudah dipublikasikan nomor kontak camat dan jajaran yang menangani bansos.

”Ada kendala itu pasti, tapi saya mohon warga tidak usah menyalahkan dan memarahi bapak/ibu kades dan lurah atau camat. Mekanisme pengaduan sudah disediakan. Silakan mengadu lewat telepon ke camat bisa, ke kantor bisa, lewat online bisa,” ujarnya.

Plt Kepala Dinas Sosial Lukman Hakim menambahkan, salah satu persoalan yang muncul adalah tentang data para penerima terutama pada Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemensos. Pemerintah desa telah melakukan musyawarah desa guna menentukan para penerimanya. Lantas data tersebut disetorkan melalui sistem Smart Kampung ke Pemkab Banyuwangi, yang lalu dikirimkan ke Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos.

Akan tetapi, ada kendala teknis di pusat, sehingga data penerima yang datang sebagian berbeda dengan data yang telah disetor. Ada data lama yang masih dipakai, seperti halnya penerima yang sudah pindah rumah.

“Setiap hari kita berkoordinasi dengan kementerian untuk merampungkan hal tersebut. Kami pastikan untuk pencairan tahap kedua, semuanya sudah sesuai dengan hasil Musdes,” ungkap Lukman. (hmsbwi)