Baca Juga :

• Dishub Banyuwangi Pantau Arus Mudik Lebaran dengan CCTV
• Diduga Depresi, Pemuda di Banyuwangi Nekat Akhiri Hidup di Mesin Pemotong Kayu
• Pemkab Banyuwangi Kembali Izinkan Pasar Ramadhan
• Diduga Alami Gangguan Kejiwaan Ringan, Pria Bawa Sajam ke Masjid Dibebaskan Polisi
• Peringati Nuzulul Quran, Banyuwangi Khatamkan Al-Quran 3.000 Kali

Made menilai beberapa program eksekutif dalam LKPJ tersebut sudah tercapai, seperti halnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengalami peningkatan.

Namun, kata Made, juga ada beberapa item lainnya yang masih menjadi catatan. Seperti halnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat tapi posisinya masih di bawah provinsi, angka pengangguran dan kemiskinan juga meningkat karena imbas pandemi Covid-19.

"Memang ada beberapa hal, tapi kan kondisinya saat ini masih pandemi, jadi itu juga bisa memicu," kata Made.

Kedepan, pihaknya berharap harus ada perbaikan atau pemulihan ekonomi setelah terimbas pandemi Covid-19 yang cukup lama. Selain itu dewan juga meminta eksekutif memperbaiki kinerja, khususnya sejumlah program yang masih belum memenuhi target. 

"Intinya kita ingin memperbaiki capaian kinerja yang kurang," ujarnya.

Sekretaris Daerah Banyuwangi, Mujiono. (Foto: Istimewa)

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Banyuwangi, Mujiono mengakui ada beberapa target yang belum tercapai karena imbas pandemi.

"Ada yang belum capai target, tapi untuk sejumlah program yang lainnya pada tahun anggaran tersebut sudah terpenuhi," jelasnya.

Mujiono menjelaskan, untuk Indeks Pembangunan Manusia dari target 72,9 saat ini tercapai 71,3, pertumbuhan ekonomi dari target 5,9 terpenuhi 4,8. Sedangkan untuk Indeks Kepuasan Masyarakat tercapai 93 persen. 

Selain itu, angka kemiskinan juga naik menjadi 8,7 persen, namun kenaikannya tidak terlalu signifikan. "Kenaikan angka kemiskinan pada tahun 2021 merupakan kenaikan angka kemiskinan paling rendah di antara Kabupaten/Kota se-Jawa Timur dengan persentase peningkatan hanya 0,01 persen," jelasnya. (fat)