(Foto: Humas/kab/bwi)
KabarBanyuwangi.co.id - Program pemulihan ekonomi menjadi fokus Kabupaten Banyuwangi pada 2021 dan 2022. Konsolidasi program dan alokasi anggaran akan diprioritaskan untuk kegiatan yang menopang suksesnya program pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Hal itu disampaikan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani saat membuka musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Senin (28/3/2021).
Musrenbang ini membahas beberapa
program skala prioritas pembangunan pada 2021 dan 2022, dihadiri forum pimpinan
daerah (forpimda), perwakilan SKPD, camat, ormas, LSM, PKK, akademisi dan
instansi vertikal. Kegiatan ini juga diikuti sekitar 320 partisipan yang
tersambung secara virtual di 25 kecamatan se-Banyuwangi.
Sebelum mulai Musrenbang, Bupati
Ipuk mengajak peserta menyimak pidato arahan Presiden Jokowi tentang arah
pembangunan di daerah. Pidato Jokowi itu disampaikan pada Munas Asosiasi
Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) pada pekan lalu.
Presiden Jokowi berpesan mulai
konsolidasi anggaran dengan menetapkan skala prioritas pembangunan, percepatan
pemulihan ekonomi, mengawal program vaksinasi, hingga memberikan pelayanan yang
baik bagi kinerja ekspor dan investasi.
Bupati Ipuk mengatakan, berdasarkan
arahan presiden tersebut, alokasi APBD tidak dibagi rata tiap dinas, namun
berdasarkan program prioritas.
“Sesuai arahan Presiden, APBD harus
ada skala prioritas, tidak dibagi rata semua dinas, tidak bagito alias tidak
bagi roto, tapi berdasarkan program prioritas, money follow program. Dan tahun
ini hingga 2022 mendatang, prioritas wajib kita adalah kesehatan dan
pendidikan, lalu pemulihan ekonomi berbasis UMKM, pertanian, perikanan, dan
pariwisata,” kata Ipuk.
Keteraangan Gambar : (Foto: Humas/kab/bwi)
Ipuk juga akan melarang pembangunan
fisik, seperti kegiatan pembangunan maupun rehabilitasi gedung kantor,
pengadaan kendaraan operasional, dan pembangunan badan jalan kecuali sangat
emergency.
“Saya juga minta semua dinas
mengurangi anggaran perjalanan dinas. Kurangi juga operasional kantor untuk
kegiatan rapat, optimalkan kegiatan virtual sehingga anggaran bisa dialihkan
untuk kegiatan yang lebih prioritas,” tegas Ipuk.
Ipuk lalu memaparkan sejumlah
program pemulihan ekonomi yang akan dilakukan Banyuwangi. Banyuwangi membantu
UMKM untuk naik kelas melalui berbagai kegiatan pendampingan (mentoring),
stimulan pembiayaan (money), dan perluasan akses pasar (market). Banyuwangi
juga membantu penguatan branding produk hingga melakukan digitalisasi UMKM.
“Sesuai arahan Pak Jokowi, kami
juga mewajibkan penggunaan produk lokal dalam setiap proyek pemerintah. Bahkan
kami telah mengeluarkan Surat Edaran resmi terkait hal ini, guna mendukung UMKM
lokal agar produknya mampu bersaing dengan produk luar,” kata Ipuk.
Untuk mendorong peningkatan usaha
pertanian dan perikanan, Banyuwangi memberikan bantuan pupuk, bibit, pelatihan
peningkatan kapasitas SDM petani, sekolah lapang, hingga pengembangan start up
usaha pertanian.
Di sektor pariwisata Banyuwangi
terus melakukan inovasi dan peningkatan kualitas destinasi dan atraksi.
Misalnya melakukan sertifikasi sektor pariwisata mulai hotel, kafe, restoran
hingga pemandu wisata di masa pandemi.
Banyuwangi juga meluncurkan agenda
pariwisata Banyuwangi Festival yang dikonsep secara hybrid yakni menggabungkan
online dan offline untuk mendorong pemulihan sektor pariwisata.
“Kami akan menggenjot kembali sektor ini untuk memulihkan ekonomi daerah. Karena, turunnya sektor pariwisata daerah berimbas pada pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Ipuk. (Humas/kab/bwi)