Ikuti Arahan Presiden, Ini Prioritas Pembangunan Banyuwangi Hingga 2022Pemkab Banyuwangi


Ikuti Arahan Presiden, Ini Prioritas Pembangunan Banyuwangi Hingga 2022

Keterangan Gambar : (Foto: Humas/kab/bwi)

KabarBanyuwangi.co.id - Program pemulihan ekonomi menjadi fokus Kabupaten Banyuwangi pada 2021 dan 2022. Konsolidasi program dan alokasi anggaran akan diprioritaskan untuk kegiatan yang menopang suksesnya program pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani saat membuka musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat kabupaten membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Senin (28/3/2021).

Musrenbang ini membahas beberapa program skala prioritas pembangunan pada 2021 dan 2022, dihadiri forum pimpinan daerah (forpimda), perwakilan SKPD, camat, ormas, LSM, PKK, akademisi dan instansi vertikal. Kegiatan ini juga diikuti sekitar 320 partisipan yang tersambung secara virtual di 25 kecamatan se-Banyuwangi.






Baca Juga :

Sebelum mulai Musrenbang, Bupati Ipuk mengajak peserta menyimak pidato arahan Presiden Jokowi tentang arah pembangunan di daerah. Pidato Jokowi itu disampaikan pada Munas Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) pada pekan lalu.

Presiden Jokowi berpesan mulai konsolidasi anggaran dengan menetapkan skala prioritas pembangunan, percepatan pemulihan ekonomi, mengawal program vaksinasi, hingga memberikan pelayanan yang baik bagi kinerja ekspor dan investasi.

Bupati Ipuk mengatakan, berdasarkan arahan presiden tersebut, alokasi APBD tidak dibagi rata tiap dinas, namun berdasarkan program prioritas.

“Sesuai arahan Presiden, APBD harus ada skala prioritas, tidak dibagi rata semua dinas, tidak bagito alias tidak bagi roto, tapi berdasarkan program prioritas, money follow program. Dan tahun ini hingga 2022 mendatang, prioritas wajib kita adalah kesehatan dan pendidikan, lalu pemulihan ekonomi berbasis UMKM, pertanian, perikanan, dan pariwisata,” kata Ipuk.


Keteraangan Gambar : (Foto: Humas/kab/bwi)

Ipuk juga akan melarang pembangunan fisik, seperti kegiatan pembangunan maupun rehabilitasi gedung kantor, pengadaan kendaraan operasional, dan pembangunan badan jalan kecuali sangat emergency.

“Saya juga minta semua dinas mengurangi anggaran perjalanan dinas. Kurangi juga operasional kantor untuk kegiatan rapat, optimalkan kegiatan virtual sehingga anggaran bisa dialihkan untuk kegiatan yang lebih prioritas,” tegas Ipuk.

Ipuk lalu memaparkan sejumlah program pemulihan ekonomi yang akan dilakukan Banyuwangi. Banyuwangi membantu UMKM untuk naik kelas melalui berbagai kegiatan pendampingan (mentoring), stimulan pembiayaan (money), dan perluasan akses pasar (market). Banyuwangi juga membantu penguatan branding produk hingga melakukan digitalisasi UMKM.

“Sesuai arahan Pak Jokowi, kami juga mewajibkan penggunaan produk lokal dalam setiap proyek pemerintah. Bahkan kami telah mengeluarkan Surat Edaran resmi terkait hal ini, guna mendukung UMKM lokal agar produknya mampu bersaing dengan  produk luar,” kata Ipuk.

Untuk mendorong peningkatan usaha pertanian dan perikanan, Banyuwangi memberikan bantuan pupuk, bibit, pelatihan peningkatan kapasitas SDM petani, sekolah lapang, hingga pengembangan start up usaha pertanian.

Di sektor pariwisata Banyuwangi terus melakukan inovasi dan peningkatan kualitas destinasi dan atraksi. Misalnya melakukan sertifikasi sektor pariwisata mulai hotel, kafe, restoran hingga pemandu wisata di masa pandemi.

Banyuwangi juga meluncurkan agenda pariwisata Banyuwangi Festival yang dikonsep secara hybrid yakni menggabungkan online dan offline untuk mendorong pemulihan sektor pariwisata.

“Kami akan menggenjot kembali sektor ini untuk memulihkan ekonomi daerah. Karena, turunnya sektor pariwisata daerah berimbas pada pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Ipuk. (Humas/kab/bwi)