Baca Juga :

• Jelang Malam Pergantian Tahun, Mobil Kijang Nyemplung di Jembatan Sungai Setail
• Meriahkan Akhir Tahun, Luminor Hotel Banyuwangi Sukses Ajak Tamu Bernostalgia Era 90-an
• Gema Selawat Syubbanul Muslimin Meriahkan Pergantian Tahun di Banyuwangi
• Genta Blambangan Selenggarakan KLB Restrukturisasi Organisasi
• Forkopimda Banyuwangi Patroli Pantau Malam Pergantian Tahun, Kapolresta: Hindari Penggunaan Petasan dan Miras

"Ada kekhawatiran dari teman-teman mahasiswa terhadap raperda yang justru dapat merugikan masyarakat, seperti raperda LP2B terutama bagi masyarakat yang lahannnya masuk dalam zonasi LP2B tanpa ada kompensasi lahan," kata Korlap IMM Banyuwangi, Mumtadz Said Bin Tsabit.

Mahasiswa yang tergabung dalam IMM itu akan melakukan kajian terhadap 16 raperda sebagai upaya untuk mencegah adanya legislasi daerah yang justru merugikan masyarakat.

“Pelibatan publik dalam penyusunan Perda dinilai belum maksimal dan bersifat formalitas. Demikian juga untuk pengawasan dan penegakan Perda belum maksimal,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara mengaku akan mengakomodir aspirasi mahasiswa soal uji publik dalam proses pembahasan raperda.

”Kita akomodir apa yang menjadi aspirasi dari Mahasiswa. Tentu ini menjadi catatan ke depan akan kita libatkan Mahasiswa dalam proses pembahasan rancangan regulasi daerah," ujarnya.

Menurut Made, DPRD memiliki inovasi Sistem Informasi Pembentukan Peraturan Daerah (Siprada) yang dapat diakses masyarakat untuk turut serta memberikan saran, masukan, dan kritik terhadap raperda yang sedang dibahas legislatif bersama eksekutif.

"Siprada itu dibuat agar masyarakat bisa mengetahui dan memberikan saran dan kritik pembahasan peraturan daerah meski tanpa bertemu fisik dengan anggota dewan," jelasnya. (fat)