Baca Juga :

• Bupati Ipuk Ajak Warga Olah Sampah Organik Lewat Teba, Lima RTH Banyuwangi Sudah Dilengkapi Fasilitas
• Pembobol Rumah Warga Glenmore Ditangkap Gabungan Polisi Banyuwangi
• Atasi Tantangan Hasil Tangkapan Nelayan, Wamenaker Kenalkan Teknologi Rumah Ikan di Banyuwangi
• Sinergi Pemkab dan Dunia Usaha, Bupati Ipuk Minta Kadin Banyuwangi jadi Motor Penggerak Ekonomi Daerah
• Baznas Banyuwangi Luncurkan Layanan Digital, Bupati Ipuk: Memperkuat Kepercayaan Masyarakat

“Kami mengapresiasi berbagai upaya pemerintah dalam mempersiapkan angkutan Nataru dan Lebaran. Namun, kami berharap penanganannya tidak berhenti pada langkah-langkah darurat setiap musim liburan. Persoalan yang berulang membutuhkan penyelesaian mendasar dan berkelanjutan,” ujar Khoiri melalui siaran pers yang diterima KabarBanyuwangi.co.id, Sabtu (14/11/2026).

Keterbatasan Dermaga Menjadi Persoalan Utama

GAPASDAP mencontohkan kondisi lintasan Ketapang–Gilimanuk yang memiliki 58 kapal, tetapi hanya sekitar 26–28 kapal yang dapat dioperasikan setiap hari karena keterbatasan fasilitas dermaga.

Kondisi tersebut semakin diperberat oleh surut air laut ekstrem yang terjadi selama bulan tertentu 3-4 kali dalam 1 tahun yang pada waktu tertentu menyebabkan kapal-kapal LCM tidak dapat melakukan sandar dan bongkar muat dalam selama 3–7 jam dalam sehari.

Berdasarkan laporan lapangan yang diterima GAPASDAP pada 14 November 2026, antrean kendaraan mencapai sekitar 6 kilometer di Ketapang dan 1 kilometer di Gilimanuk yang sebelumnya mencapai belasan kilometer.

“Ini menunjukkan bahwa jumlah kapal yang tersedia sebenarnya bukan satu-satunya persoalan. Yang lebih penting adalah kemampuan dermaga melayani kapal secara produktif dan berkesinambungan,” jelas Khoiri.

Ia menambahkan bahwa sebelum pekerjaan peningkatan dermaga Gilimanuk dilaksanakan pun, antrean panjang sudah beberapa kali terjadi baik dalam kondisi waktu normal terutama pada periode puncak angkutan.

Dengan demikian, peningkatan kapasitas dan keandalan infrastruktur pelabuhan harus menjadi prioritas.

GAPASDAP mengapresiasi rencana penggunaan fungsional dermaga MB2 Gilimanuk pada Nataru serta target penyelesaian peningkatan dermaga ponton menjadi fasilitas MB sebelum Lebaran 2027.

Namun, seluruh fasilitas tersebut harus dipastikan memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan sebelum digunakan.

Produktivitas Trip Harus Menjadi Ukuran Keberhasilan

GAPASDAP menekankan bahwa keberhasilan pelayanan penyeberangan tidak cukup diukur dari banyaknya kapal yang dikerahkan.

Indikator yang lebih penting adalah jumlah perjalanan atau trip yang benar-benar dapat diselesaikan dengan maksimal, jumlah kendaraan yang berhasil diseberangkan, serta waktu tunggu kendaraan dan kapal.

“Kami menerima laporan bahwa dalam kondisi tertentu jumlah kapal yang beroperasi cukup banyak, tetapi pencapaian trip justru menurun. Ini harus menjadi perhatian bersama karena semakin rendah produktivitas trip, semakin lambat pula antrean kendaraan dapat diurai,” kata Khoiri.

Menurutnya, pola pengoperasian kapal, pengaturan jadwal sandar, percepatan bongkar muat, serta penggunaan pola TBB atau tiba-bongkar-berangkat perlu dievaluasi untuk menemukan formula operasional yang paling efektif. Namun, optimalisasi tersebut harus tetap mengutamakan keselamatan pelayaran.

“Jangan sampai upaya mengurangi antrean kendaraan di darat justru malah memindahkan antrean kapal ke laut, yang justru memiliki risiko keselamatan lebih besar,” tegasnya.

GAPASDAP Usulkan Langkah Antisipasi Nataru dan Lebaran

Untuk menghadapi Nataru 2026/2027 dan Lebaran 2027, GAPASDAP mengusulkan beberapa langkah prioritas:

1. Memaksimalkan pencapaian trip kapal melalui optimalisasi jadwal, pengaturan sandar, dan percepatan bongkar muat sesuai standar keselamatan.

2. Mengatur kuota penjualan tiket berdasarkan kapasitas pelayanan riil, termasuk mempertimbangkan prakiraan pasang surut dan ketersediaan dermaga.

3. Mengoptimalkan buffer zone dan rekayasa lalu lintas, disertai pengawasan terhadap kendaraan yang menerobos antrean.

4. Mengatur kendaraan prioritas dan nonprioritas secara dinamis, dengan mempertinbangkan kapasitas pelabuhan tetap dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa menimbulkan penumpukan berlebihan.

5. Mengoptimalkan kapal berkapasitas besar pada dermaga yang sesuai dan mengevaluasi pola TBB agar produktivitas trip tidak menurun.

6. Mengintegrasikan pengaturan arus kendaraan di Ketapang dan Tanjung Wangi, sehingga tidak terjadi pertemuan arus yang menimbulkan kemacetan baru.

7. Menyiapkan pola operasi berdasarkan prakiraan pasang surut, khususnya untuk mengantisipasi gangguan pelayanan kapal LCM.

GAPASDAP berharap seluruh langkah tersebut dapat segera dilaksanakan melalui koordinasi terpadu antara Kementerian Perhubungan, pengelola pelabuhan, operator kapal, kepolisian, termasuk pemerintah daerah.

Pembatasan Angkutan Barang Harus Proporsional

Terkait kebijakan pembatasan kendaraan barang selama Nataru dan Lebaran, GAPASDAP memahami perlunya pengaturan lalu lintas untuk memberikan prioritas kepada angkutan penumpang.

Namun, kebijakan tersebut harus dilakukan secara selektif, proporsional, dan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

“Angkutan barang adalah bagian penting dari rantai pasok nasional. Pembatasan yang terlalu luas atau berkepanjangan berpotensi meningkatkan biaya logistik, mengganggu distribusi kebutuhan masyarakat, dan menimbulkan disparitas harga antardaerah,” ujar Khoiri.

GAPASDAP mengusulkan agar kendaraan pengangkut kebutuhan pokok dan barang strategis tetap memperoleh prioritas sesuai ketentuan.

Sementara kendaraan nonprioritas yang telah tertampung di buffer zone dapat dilayani secara fleksibel ketika antrean kendaraan prioritas mulai berkurang dan kapasitas pelayanan tersedia.

“Kelancaran angkutan penumpang dan distribusi logistik harus dijaga secara seimbang. Jangan sampai penyelesaian satu persoalan justru menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat dan perekonomian,” tambahnya.

Perlu Program Pembenahan Permanen

GAPASDAP menilai persoalan kemacetan penyeberangan tidak dapat terus-menerus diselesaikan hanya dengan pengaturan operasional jangka pendek.

Diperlukan program jangka menengah dan panjang berupa peningkatan kapasitas dermaga, modernisasi fasilitas pelabuhan, pengembangan buffer zone, integrasi sistem tiket, serta penyesuaian infrastruktur terhadap pertumbuhan kendaraan.

Untuk lintasan Ketapang–Gilimanuk, pemerintah juga perlu menyiapkan solusi teknis permanen terhadap gangguan operasional akibat pasang surut.

Sementara untuk Merak–Bakauheni, optimalisasi produktivitas dermaga dan pengaturan distribusi kendaraan perlu terus ditingkatkan agar kapasitas armada yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih efektif.

GAPASDAP juga memandang perlunya kajian komprehensif sebelum menetapkan pelabuhan alternatif, termasuk Celukan Bawang, dengan mempertimbangkan keseluruhan waktu perjalanan, biaya logistik, kesesuaian kapal dan dermaga, serta kebutuhan pengguna jasa.

Harapan kepada Presiden dan Menteri Perhubungan

GAPASDAP berharap Presiden Republik Indonesia memberikan perhatian terhadap pembenahan sistem penyeberangan nasional sebagai bagian dari penguatan konektivitas antardaerah, efisiensi logistik, dan pemerataan pembangunan ekonomi.

Secara khusus, GAPASDAP mengharapkan Menteri Perhubungan dapat memimpin penyusunan program pembenahan lintasan-lintasan strategis dengan target yang jelas, jadwal pelaksanaan yang terukur, serta pembagian tanggung jawab antarpemangku kepentingan.

Program tersebut perlu didukung audit kapasitas dan produktivitas pelabuhan, perencanaan investasi infrastruktur, serta evaluasi berkala yang menghasilkan tindak lanjut nyata.

“Kami berharap setiap evaluasi Nataru dan Lebaran tidak hanya menghasilkan rekomendasi, tetapi juga keputusan dan program perbaikan yang benar-benar dilaksanakan. Dengan demikian, persoalan yang sama tidak terus berulang dari tahun ke tahun,” tegas Khoiri.

Ia mengingatkan bahwa angkutan penyeberangan bukan sekadar kegiatan usaha transportasi, melainkan bagian dari infrastruktur strategis nasional yang mendukung konektivitas wilayah, distribusi logistik, stabilitas harga barang, serta kepentingan pertahanan dan keamanan nasional.

Keselamatan dan Pelayanan Masyarakat Tetap Menjadi Prioritas

GAPASDAP menegaskan komitmen seluruh anggotanya untuk mendukung kelancaran angkutan Nataru dan Lebaran dengan tetap mengutamakan keselamatan pelayaran.

Menurut Khoiri, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan pelayanan transportasi yang selamat, lancar, efisien, dan terjangkau bagi masyarakat.

Nataru dan Lebaran merupakan agenda tahunan yang sudah dapat diprediksi. Karena itu, yang seharusnya terus meningkat setiap tahun adalah kualitas pelayanan dan kesiapan infrastruktur, bukan panjang antrean kendaraan.

“Kami percaya, dengan perencanaan yang lebih baik, koordinasi yang kuat, dan komitmen menyelesaikan akar persoalan, kemacetan penyeberangan yang berulang dapat dikurangi secara signifikan dan pada akhirnya dicegah secara berkelanjutan,” pungkas Khoiri. (*)