Baca Juga :

• Latma Garuda Shakti 2026 dengan Indian Army Resmi Ditutup di Banyuwangi
• Tabrakan Dua Truk di Glenmore Banyuwangi Diduga Karena Microsleep
• Ajukan 250 Inovasi di IGA 2026, Banyuwangi Andalkan Program Berdampak Nyata
• Bupati Ipuk Rutin Kolaborasi Lintas Sektor, Inflasi Banyuwangi Terus Terjaga Terendah di Jatim
• Raih Green Card, Geopark Ijen Berhasil Pertahankan Status UNESCO Global Geopark

GM-DTGI mulai dirintis pada 2023 dan diluncurkan secara nasional pada 2024. Pengukuran dilakukan melalui tujuh pilar dan 50 indikator, meliputi tata kelola dan kepemimpinan, peraturan dan kebijakan, reformasi administrasi publik dan manajemen perubahan, tata kelola data, ekosistem digital, desain platform berbasis pengguna, serta keamanan siber dan ketahanan sistem.

Pengukuran tingkat kesiapan dan pelaksanaan tata kelola transformasi digital dilakukan terhadap 508 pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diberikan FEB UGM. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas komitmen dan kerja bersama seluruh elemen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Penghargaan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Pemkab Banyuwangi untuk menghadirkan transformasi digital. Dimana bukan sekadar menghadirkan teknologi, tetapi sebagai instrumen untuk mempercepat pelayanan, memperkuat tata kelola, dan memudahkan masyarakat mendapatkan layanan publik,” kata Ipuk, Jumat (6/11/2026).

Ipuk mengatakan transformasi digital di Banyuwangi dibangun secara berkelanjutan melalui penguatan regulasi, integrasi sistem, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan berbagai layanan digital yang terhubung hingga tingkat desa.

Transformasi digital harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Karena itu kami terus mendorong integrasi layanan, memperkuat tata kelola data, meningkatkan kapasitas aparatur, dan memastikan inovasi digital yang dikembangkan benar-benar menjawab kebutuhan warga,” ujarnya.

Ipuk juga berterima kasih atas apresiasi dan dukungan pemerintah pusat, yang memberikan kepercayaan pada Banyuwangi atas komitmen dalam melaksanakan digitalisasi secara berkelanjutan.

Salah satunya dengan menunjuk Banyuwangi menjadi pilot project digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) yang bertujuan memastikan penyaluran bantuan lebih tepat sasaran dan transparan melalui aplikasi Portal Perlinsos.

Uji coba program ini telah berlangsung sejak bulan September 2025. Saat ini, project ini akan diperluas ke sejumlah daerah lain di Indonesia setelah melihat keberhasilan yang dilakukan Banyuwangi.

“Ini adalah sebuah kepercayaan yang berharga dimana Banyuwangi menjadi model "laboratorium hidup" transformasi digital pemerintahan daerah untuk menciptakan sistem perlindungan sosial yang lebih baik secara nasional,” kata Ipuk.

Sebelumnya Banyuwangi juga telah memiliki sistem pelayanan publik digital terintegrasi “Smart Kampung” untuk memfasilitasi pelayanan publik kependudukan, bantuan sosial, pendidikan, hingga kesehatan. 

Selain itu juga ada Banyuwangi One ID (Banyuwangi One/Single Identity), sebuah sistem integrasi dimana warga mengakses pelayanan publik hanya cukup dengan memasukkan NIK (Nomor Induk Kependudukan). (*)