1
(Foto: humas/kab/bwi)
KabarBanyuwangi.co.id – Upaya penanggulangan kemiskinan yang menjadi salah satu prioritas Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menunjukkan tren positif. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan Banyuwangi pada 2026 turun menjadi 5,6 persen, dari 6,13 persen pada 2025.
Dalam lima tahun terakhir, angka kemiskinan Banyuwangi konsisten menurun. Dari 8,07 persen pada 2021, menjadi 7,51 persen (2022), 7,34 persen (2023), 6,54 persen (2024), 6,13 persen (2025), hingga 5,6 persen pada 2026. Artinya, dalam setahun terakhir terjadi penurunan sebesar 0,53 poin.
Kepala BPS Banyuwangi Abdus Salam
menjelaskan, jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 mencapai 91.570 orang,
berkurang 8.560 orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian
tersebut sekaligus menjadi tingkat kemiskinan terendah Banyuwangi sejak 2004.
“Penurunan kemiskinan tidak hanya
terlihat dari berkurangnya persentase dan jumlah penduduk miskin, tetapi juga
diikuti penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan
(P2,” jelas Abdus Salam, Selasa (3/11/2026).
“Hal ini menunjukkan perbaikan
kondisi kemiskinan, baik dari sisi rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk
miskin terhadap garis kemiskinan maupun ketimpangan pengeluaran di antara
penduduk miskin,” imbuhnya.
Indeks P1 menggambarkan seberapa
jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan, sedangkan P2
menunjukkan tingkat kesenjangan pengeluaran di antara penduduk miskin.
“Kedua indeks ini penting untuk
melihat kondisi kemiskinan lebih mendalam, guna merancang program
penanggulangan yang lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Menurut Abdus Salam, dinamika
kemiskinan berkaitan dengan berbagai faktor, antara lain perkembangan
pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, aktivitas ekonomi, serta perubahan harga
kebutuhan pokok, khususnya pangan.
“Stabilitas harga pangan menjadi
salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan karena pengeluaran untuk
kebutuhan makanan memiliki porsi yang besar dalam pembentukan garis kemiskinan.
Oleh karena itu, upaya menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok
berpendapatan rendah, menjadi sangat penting,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Ipuk
Fiestiandani menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil gotong royong
dan kolaborasi seluruh pihak, termasuk dukungan masyarakat dalam menyukseskan
berbagai program pengentasan kemiskinan.
Ipuk menjelaskan, Banyuwangi
menjalankan empat strategi utama penanggulangan kemiskinan. Pertama, mengurangi
beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan melalui bantuan sosial serta
pemenuhan kebutuhan dasar.
Diantaranya program Banyuwangi
Berbagi, yang melibatkan ASN dan masyarakat untuk menyalurkan bantuan sembako
serta bahan pangan berprotein kepada warga miskin desil 1 dan 2 secara by name
by address.
“Ada juga Rantang Kasih, yakni
pemberian makanan bergizi setiap hari bagi lansia miskin yang hidup sebatang
kara. Selain itu, bantuan sosial dari pemerintah pusat maupun daerah juga terus
disalurkan untuk meringankan beban masyarakat,” kata Ipuk.
Kedua, meningkatkan keberdayaan
dan pendapatan masyarakat melalui program UMKM Naik Kelas, Warung Naik Kelas
(Wenak), pembebasan retribusi pedagang pasar daerah, hingga fasilitasi ongkos
kirim gratis bagi UMKM.
Ketiga, memutus mata rantai
kemiskinan antar generasi melalui peningkatan akses pendidikan dan beasiswa
bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Mereka kita dorong mendapatkan akses pendidikan yang lebih luas melalui beasiswa. Ada juga program Banyuwangi Ayo Kursus, berupa pelatihan keterampilan gratis dan bantuan alat usaha bagi alumni SMK maupun peserta pelatihan agar bisa berwirausaha,” jelas Ipuk. (*)
