LKPJ Bupati, DPRD Banyuwangi Soroti Urusan Pendidikan hingga PertanianDPRD Banyuwangi

LKPJ Bupati, DPRD Banyuwangi Soroti Urusan Pendidikan hingga Pertanian

DPRD Banyuwangi melalui badan anggaran melakukan rapat pembahasan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2022 bersama eksekutif. (Foto: Fattahur)

KabarBanyuwangi.co.id - DPRD Banyuwangi menyoroti masalah pendidikan hingga urusan pertanian saat rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2022 bersama eksekutif.

"Dalam rapat teman-teman ada yang menyoroti beberapa hal, terkait pendidikan, pertanian, maraknya kekerasan seksual, termasuk soal bagi hasil dan royalti PT BSI," kata Wakil Ketua DPRD, M. Ali Mahrus usai memimpin rapat, Selasa (4/4/2023).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini menjelaskan, rapat kerja badan anggaran dalam rangka evaluasi capaian kinerja eksekutif selama satu tahun anggaran 2022.

Baca Juga :

"Fokus pembahasannya terkait dengan capaian kinerja di sektor pendapatan, belanja dan kinerja pembiayaan pada tahun 2022," kata Mahrus kepada wartawan.

Beberapa hal yang menjadi sorotan, di antaranya terkait dengan tingginya angka putus sekolah, menurut Marus, perlu adanya pembenahan data supaya akurat. Termasuk soal maraknya kekerasan seksual pada anak yang menjadi perhatian banyak pihak dan perlu upaya antisipasi.

Persoalan lain, yakni dewan masih menemukan petani yang mengeluhkan kelangkaan pupuk. Sedangkan terkait bagi hasil dan royalti PT BSI, kata Mahrus, pihaknya masih akan membahas lebih lanjut secara khusus.

Sehingga melalui evaluasi ini, lanjut Mahrus, eksekutif dapat mengambil peran yang lebih signifikan dalam rangka mengambil solusi-solusi terbaik terkait dengan beberapa persoalan yang menjadi sorotan dewan sehingga kinerja perangkat daerah kedepannya dapat ditingkatkan.


Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, M. Ali Mahrus. (Foto: Fattahur)

"Pada prinsipnya dewan mengapresiasi kinerja eksekutif di tahun 2022, karena rata-rata capaian kinerjanya, mulai dari pendapatan maupun belanja di atas 90 persen," sambungnya.

Namun kata Mahrus, ada pula capaian kinerja eksekutif yang hanya di bawah 90 persen, yakni terkait dengan belanja modal urusan tanah dan belanja hibah.

Sementara itu, Sekretaris Daerah, Mujiono menyampaikan ucapan terima kasih atas saran, pendapat maupun masukan Badan Anggaran (Banggar) DPRD terhadap LKPJ akhir tahun anggaran 2022.

"Saran dan masukan Banggar DPRD terhadap LKPJ Tahun 2022 sangat baik karena rata-rata capaian kinerja kita di atas 90 persen," kata dia. (fat)