Baca Juga :

• Bayi Laki-laki Ditemukan Dalam Kardus di Teras Rumah Warga Glagah Banyuwangi
• Segera Dibagikan, Becak Listrik Bantuan Presiden Prabowo Tunjang Wisata Heritage Banyuwangi
• Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Raih Penghargaan Pembina K3 Terbaik dari Gubernur Jatim
• DPRD Banyuwangi Dorong Percepatan Pembangunan Kampus Kedokteran UNAIR
• Truk Kontainer Senggol Pohon hingga Tumbang Timpa Dua Karyawan Pabrik di Banyuwangi

"Rumah kos itu ada levelnya, untuk pekerja, level pelajar dan lainnya. Ini yang masih kita pikirkan, mana yang akan kita beri insentif dan tidak," ucap Samsudin saat dikonfirmasi usai mengikuti rapat kerja DPRD, Selasa (13/1/2026).

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banyuwangi juga akan menaruh perhatian pada potensi pajak usaha Homestay eksklusif yang kini kian menjamur, utamanya yang memiliki fasilitas setara hotel.

"Setelah kita terlusuri banyak pengusaha Homestay bukan milik warga lokal, justru pemiliknya orang luar daerah, ini yang akan kita gali," ungkapnya.

Selain Homestay, Bapenda juga akan menyisir kembali potensi obyek pajak lainnya, seperti pajak air tanah, pajak hiburan, pajak reklame, termasuk pemanfaatan aset daerah yang salah satunya terminal pariwisata terpadu di Kelurahan Sobo dan dormitori.

"Mau tidak mau memang upayanya harus itu. Karena pajak daerah selama ini landai saja, pada 2025 kemarin ada kenaikan pada obyek pajak resto sampai 150 persen, ini jadi benchmark," imbuhnya.

Sekadar diketahui, Pendapatan daerah pada 2026 diproyeksi sebesar Rp 2,905 triliun, yang bersumber dari PAD diproyeksi sebesar Rp 800 miliar, pendapatan transfer Rp 2,054 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sekitar Rp 51,248 miliar.

Sedangkan proyeksi belanja daerah tahun anggaran 2026 sebesar Rp 2,917 triliun. Adapun komposisi pembiayaan pada APBD 2026 meliputi penerimaan pembiayaan direncanakan diterima sebesar Rp 12,598 miliar dengan asumsi penerimaan pembiayaan APBD 2026 sebesar 57,369 miliar, dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 44,771 miliar. (fat)