Baca Juga :

• Bawaslu Bersama Satpol PP Banyuwangi Tertibkan Ribuan APK Melanggar
• Al Maarif, Caleg PKB DPRD Banyuwangi Dampingi Cak Imin Nyemplung ke Sawah Tanam Padi
• Basarnas Dukung ASDP Optimalkan Layanan Penyeberangan Ketapang-Gilimanuk
• PMI Banyuwangi Bedah Rumah Warga dengan Metode Rumah Tahan Gempa
• Anies Tampung Aspirasi Nelayan dan Komunitas Adat di Banyuwangi

"Dengan mengenalkan Sirekap ini, kami mencoba untuk meningkatkan pengetahuan badan Ad Hoc dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS)," kata Komisioner KPU Banyuwangi, Ari Mustofa.

Tujuannya agar proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan sesuai dengan norma-norma yang tertuang dalam PKPU Nomor 25 tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Ari berharap badan Ad Hoc mampu menyelesaikan berbagai tugas selama perhitungan suara. Sebab terdapat beberapa potensi permasalahan yang terjadi saat rekapitulasi suara berlangsung.

Seperti saksi tidak hadir, saksi datang terlambat, cuaca ekstrem, dan lainnya. Termasuk potensi mati listrik hingga saksi atau pemilih memakai atribut parpol.

"Ada banyak potensi permasalahan yang terjadi saat tahapan pemungutan suara hingga rekapitulasi berlangsung. Seperti klasifikasi pemilih Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Daftar Pemilih Khusus (DPK), dan banyak hal lainnya," jelasnya.

KPU meminta penyelenggara pemilu di tingkat bawah untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi Sirekap guna meminimalisir kesalahan saat proses penghitungan suara. 

"Sirekap menjadi aplikasi yang digunakan di tiap TPS untuk proses penghitungan suara sampai dengan rekapitulasi suara. Sehingga Sirekap menjadi salah satu komponen penting dalam proses penghitungan suara," kata Ari. (fat)