Baca Juga :

• Dua Truk dan Satu Mobil Tabrakan Beruntun di Mangir
• Situasi Covid-19 Banyuwangi Level 2, Bupati Ipuk: Tetap Prokes untuk Gerakkan Ekonomi
• Sinergi dengan TNI dan Staf Khusus Presiden, Polresta Banyuwangi Vaksinasi Santri
• Waspadai Penipuan Seleksi ASN dan Perombakan Organisasi, Pemkab Banyuwangi Buka Pelaporan Daring
• Bupati Ipuk Sampaikan Rancangan KUPA-PPAS Perubahan APBD 2021 di Paripurna DPRD Banyuwangi

Kendati tak ada kewajiban untuk melakukan harmonisasi, kata Sofiandi, Bapemperda tetap melaksanakan tahapan tersebut dengan tujuan agar hasil dari produk hukum daerah ini benar-benar berkualitas dan berbobot.

"Apa yang kita lakukan ini mendapat apresiasi dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jatim karena DPRD Banyuwangi dianggap proaktif melakukan tahapan harmonisasi," ungkapnya.

Rakor Bapemperda DPRD Banyuwangi dengan Kanwil Kemenkumham Jatim. (Foto: Istimewa)

Hasil rapat virtual dengan Kanwil Kemenkum HAM Jatim, jelas Sofiandi, diperoleh kesimpupan sementara bahwa Raperda Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Nelayan diubah judulnya menjadi Raperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan.

“Dalam judul Raperda, frasa masyarakat pesisir oleh para perancang dan Kanwil Kemenkum HAM diminta untuk di drop atau dihilangkan karena sudah menjadi kewenangan provinsi, kalau ngomong regulasi ini satu kesatuan judul yakni dari Undang-Undang tentang nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam," jelasnya.

Selanjutnya untuk Rapeda Produk Unggulan Desa, Sofiandi menambahkan, oleh Kanwil Kemenkumham agar diubah menjadi Raperda tentang Produk Unggulan Daerah karena menyesuaikan dengan nomenklatur aturan yang diatasnya yakni Permendagri tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah.

"Secara konteks tidak banyak perubahan dan telah sesuai dengan naskah akademik, namun ada beberapa yang harus disesuaikan dengan nomenklatur aturan perundangan yang diatasnya," pungkasnya. (fat)