
Ketua Pansus IV DPRD Banyuwangi, Yuliawan Bambang Sukiyanto. (Foto: Istimewa)
KabarBanyuwangi.co.id – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan telah dilakukan pembahasan secara mendalam oleh Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Banyuwangi bersama instansi terkait.
Keputusan finalisasi pembahasan Raperda Penyelenggaraan Pendidikan diambil dalam rapat kerja Pansus IV DPRD bersama Dinas Pendidikan dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemkab Banyuwangi pada Rabu (18/11/2026).
"Seluruh materi Raperda Penyelenggaraan Pendidikan
sudah dibahas secara mendalam oleh Pansus dan eksekutif dengan mempertimbangkan
berbagai masukan, saran serta pendapat dari stakeholeder terkait, termasuk yang
menyangkut muatan lokal," kata Ketua Pansus IV DPRD Banyuwangi, Yuliawan
Bambang Sukiyanto.
Yuliawan menjelaskan, raperda ini disusun untuk menjamin
pemenuhan hak setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan bermutu, merata,
adaptif, serta memberikan payung hukum yang komprehensif bagi kebijakan pendidikan
di Banyuwangi.
"Substansi dari Raperda Penyelenggaran Pendidikan
ini lebih kepada penyesuaian aturan dengan perkembangan regulasi sistem
pendidikan nasional khususnya terkait pelayanan dasar yang menjadi kewenangan
pemerintah daerah," ucapnya.
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan terdiri dari XV BAB
114 Pasal. Adapun ruang lingkup yang diatur menyangkut hak dan kewajiban
pemerintah daerah, orang tua dan masyarakat, jalur dan jenjang pendidikan,
pengelolaan, Bahasa pengantar, kurikulum, pendidikan dan tenaga kependidikan.
Kemudian sarana prasarana, evaluasi dan sertifikasi,
pendirian, perubahan dan penutupan satuan pendidikan, pendanaan, peran serta
masyarakat, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
Selain pengaturan penyelenggaraan pendidikan, raperda
tersebut juga diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi berbagai kebijakan
yang berkaitan dengan kebutuhan pendidikan masyarakat, termasuk pengaturan
bantuan pendidikan dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
"Pembahasan terkait dengan ruang lingkup pendanaan
pendidikan pada Pasal 98 cukup alot hingga gonta-ganti diksi karena kita ingin
memastikan bahwa pasal ini benar-benar bisa memberi dampak baik bagi dunia
pendidikan di Banyuwangi," ujarnya.
Selanjutnya salah satu poin penting dalam Raperda
Penyelenggaraan Pendidikan yakni cakupan pengaturan yang tidak hanya menyasar
sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta maupun sekolah dibawah naungan
Kemenag.
"Keterlibatan sekolah swasta menjadi aspek penting
untuk mendorong pemerataan perhatian dan kebijakan pemerintah terhadap seluruh
penyelenggaraan pendidikan," pungkasnya. (fat)
