Raperda Penyelenggaraan Pendidikan di Banyuwangi Telah FinalisasiDPRD Banyuwangi

Raperda Penyelenggaraan Pendidikan di Banyuwangi Telah Finalisasi

Ketua Pansus IV DPRD Banyuwangi, Yuliawan Bambang Sukiyanto. (Foto: Istimewa)

KabarBanyuwangi.co.id – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan telah dilakukan pembahasan secara mendalam oleh Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Banyuwangi bersama instansi terkait.

Keputusan finalisasi pembahasan Raperda Penyelenggaraan Pendidikan diambil dalam rapat kerja Pansus IV DPRD bersama Dinas Pendidikan dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemkab Banyuwangi pada Rabu (18/11/2026).

"Seluruh materi Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sudah dibahas secara mendalam oleh Pansus dan eksekutif dengan mempertimbangkan berbagai masukan, saran serta pendapat dari stakeholeder terkait, termasuk yang menyangkut muatan lokal," kata Ketua Pansus IV DPRD Banyuwangi, Yuliawan Bambang Sukiyanto.

Baca Juga :

Yuliawan menjelaskan, raperda ini disusun untuk menjamin pemenuhan hak setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan bermutu, merata, adaptif, serta memberikan payung hukum yang komprehensif bagi kebijakan pendidikan di Banyuwangi.

"Substansi dari Raperda Penyelenggaran Pendidikan ini lebih kepada penyesuaian aturan dengan perkembangan regulasi sistem pendidikan nasional khususnya terkait pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah," ucapnya.

Raperda Penyelenggaraan Pendidikan terdiri dari XV BAB 114 Pasal. Adapun ruang lingkup yang diatur menyangkut hak dan kewajiban pemerintah daerah, orang tua dan masyarakat, jalur dan jenjang pendidikan, pengelolaan, Bahasa pengantar, kurikulum, pendidikan dan tenaga kependidikan.

Kemudian sarana prasarana, evaluasi dan sertifikasi, pendirian, perubahan dan penutupan satuan pendidikan, pendanaan, peran serta masyarakat, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Selain pengaturan penyelenggaraan pendidikan, raperda tersebut juga diharapkan dapat menjadi payung hukum bagi berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kebutuhan pendidikan masyarakat, termasuk pengaturan bantuan pendidikan dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Pembahasan terkait dengan ruang lingkup pendanaan pendidikan pada Pasal 98 cukup alot hingga gonta-ganti diksi karena kita ingin memastikan bahwa pasal ini benar-benar bisa memberi dampak baik bagi dunia pendidikan di Banyuwangi," ujarnya.

Selanjutnya salah satu poin penting dalam Raperda Penyelenggaraan Pendidikan yakni cakupan pengaturan yang tidak hanya menyasar sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta maupun sekolah dibawah naungan Kemenag.

"Keterlibatan sekolah swasta menjadi aspek penting untuk mendorong pemerataan perhatian dan kebijakan pemerintah terhadap seluruh penyelenggaraan pendidikan," pungkasnya. (fat)