1
Achmad Asrorul Umam, Ketua IPNU Banyuwangi. (Foto: Istimewa)
KabarBanyuwangi.co.id – Menyusul wacana pemerintah menarik pajak pertambahan nilai (PPN) untuk pendidikan di Indonesia, disesalkan oleh Pengurus Cabang Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama (IPNU) Banyuwangi.
Ketua IPNU Banyuwangi Achmad Asrorul Umam, mengaku kecewa wacana pemerintah memungut pajak bagi jasa pendidikan.
"Kami adalah para pelajar, dengan adanya PPN dalam
dunia pendidikan bisa-bisa banyak yang putus sekolah, karena orang tua tidak mampu
membayar. ungkap pria yang biasa disapa Umam, Sabtu (12/6/2021).
“Jika hal itu terjadi, pendidikan di Indonesia tidak akan bisa
maju sama sekali," imbuhnya.
Umam menambahkan, jenjang pendidikan dari sekolah dasar
(SD) hingga sekolah menengah atas (SMA) negeri maupun swasta seharusnya menjadi
tanggung jawab pemerintah, sumber dananya sebagian dari bantuan operasional
sekolah (BOS).
"Pemerintah mestinya tau perkembangan pendidikan di
Indonesia. Saat ini semua serba sulit, apalagi masa pandemi Covid-19.
Seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah yang tertuang dalam Pasal 31 UUD
1945," tambah Umam.
Pihaknya juga meminta pemerintah kabupaten dan DPRD Banyuwangi
untuk ikut mendorong draf RUU KUP di revisi agar lebih berpihak kepada
masyarakat, utamanya yang tidak mampu.
"Saya dan rekan-rekan IPNU Banyuwangi berharap semua
jajaran pemerintahan dan legislatif di Banyuwangi kompak untuk merevisi
kebijakan RUU KUP. Agar masyarakat tidak terbebani persoalan biaya
pendidikan," pungkasnya. (van)
