Ketua dan Bendahara serta pengurus DPD Partai NasDem Banyuwangi foto bersama . (Foto: Istimewa)
KabarBanyuwangi.co.id - Wacana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dan pengenaan pajak pada sembako serta sekolah yang digagas Kementerian Keuangan, mulai mendapatkan perlawanan di daerah.
Salah satunya dilontarkan oleh Ketua DPD Partai NasDem Banyuwangi Supriyadi Karima Saiful yang menolak keras wacana tersebut. Alasannya, kebijakan itu akan semakin memberatkan rakyat, terlebih di masa sulit saat ini akibat terjangan pandemi Covid-19.
Pria yang akrab dipanggil Supri berharap, kebijakan
dari pemerintahan Presiden Jokowi itu bisa ditinjau ulang. “Ini bukan
ikut-ikutan. Tapi, memang masyarakat sekarang sedang susah. Jika membeli
sembako dikenakan pajak, jelas akan memberatkan. Harga sembako akan naik,” kata
Supri, Minggu (13/6/2021).
Menurut Supriyadi, pandemi Covid-19 mengakibatkan banyak
sektor perekonomian terpukul. Jika tarif PPN dinaikkan dan sembako serta
sekolah dikenakan pajak, dipastikan akan berdampak pada ekonomi di daerah.
“Sekarang ini, masyarakat di daerah hanya berpikir
bagaimana bisa mencukupi kebutuhan makan. Kalau, untuk membeli sembako
dikenakan pajak, jelas berdampak pada kenaikan harga,” tegasnya.
Pihaknya khawatir, pemberlakuan pajak pada sembako
berdampak pada lambannya ekonomi di daerah. Jika ini terjadi, masyarakat di
daerah akan semakin sulit memenuhi kebutuhan hidup. Belum lagi, banyak
masyarakat yang kehilangan pekerjaan di masa pandemi.
Kemudian, terkait wacana pajak sekolah sama halnya
pemerintah menghendaki pendidikan ke arah komersialisasi. Padahal pendidikan
merupakan hak bagi seluruh warga negara.
"Kalau itu benar diterapkan, maka akan banyak
anak-anak kita yang putus sekolah. Kenapa? Karena biaya pendidikan akan menjadi
mahal karena ada pajak sekolah," tegasnya.
Ditambahkan Supri, pemerintah pusat idealnya bisa mencari
sumber lain untuk mendongkrak pendapatan pajak. Bukan, menjadikan sembako dan
sekolah dalam penerimaan pajak.
Pihaknya melalui Fraksi NasDem di DPRD Banyuwangi akan
terus menyuarakan penolakan rencana pemberlakuan pajak bagi sembako dan
sekolah. "Sebab, ini menyangkut kelangsungan hidup masyarakat di
daerah," tutupnya. (red)