Baca Juga :

• Kreatif, Celengan Berbahan Koran Bekas Karya Napi Lapas Banyuwangi Terjual Laris Manis
• Hilang Dicuri, Mobil Warga Tegaldlimo Ditemukan Terparkir di Tepi Jalan Sukowidi
• Menginap di Desa Ujung Utara Banyuwangi, Bupati Ipuk Geber Layanan hingga Malam Hari
• Tanpa Harus Menginap, Luminor Hotel Banyuwangi Siapkan Paket Berenang Murah Meriah
• Akses Jalan di Pesanggaran Maju Pesat, Pengunjung Pulau Merah Meningkat

Undang-Undang Desa terkait jabatan Kades yang saat ini selama 6 tahun, juga layak dipertanyakan. Karena jabatan lembaga lain mulai Bupati, hingga Presiden yang notabene dibaiayai APBN hingga APBD, periodisasi hanya lima tahun.

“Kami menilai, Kades yang meminta perpanjangan jabatan hingga 9 tahun kurang etis. Ini menciderai peradaban bangsa,” ungkap Supono.

Dalam akisnya massa membawa sejumlah poster bertuliskan menolak jabatan Kades selama 9 tahun. Mereka berharap pemerintah tidak main klaim terkait usulan jabatan Kades. Karena jabatan 9 tahun justru merusak proses demokrasi ditingkat desa.

Aksi yang dilakukan oleh SRB rencananya akan terus digelar di sejumlah titik, seperti gedung DPRD Banyuwangi, bahkan hingga aksi di Senayan Jakarta.

“Minimal, ada empat penjuru titik untuk menggelar aksi, nanti kita akhiri di gedung DPRD Banyuwangi, bila perlu ke Senayan,” jelas Supono.

Selain menolak usulan jabatan Kades selama 9 tahun, mereka juga mendesak pembubaran sejumlah asosiasi Kades. Karena banyaknya asosiasi kepala desa, asosiasi justru membuat aparatur sipil negara (ASN) itu terkotak-kotak. (san)