Baca Juga :

• Dewan Minta Pengawasan Pupuk Bersubsidi Diperketat
• DPRD Banyuwangi Gelar Paripurna Internal Bahas AKD
• Tingkatkan Kualitas Produk, Banyuwangi Jalin MoU dengan Swasta Pacu Kualitas UMKM
• Kakek Hilang Saat BAB di Sungai Wongsorejo Belum Ditemukan
• Perangi Sampah Plastik, Bupati Ipuk Gandeng Lembaga Dunia Luncurkan Banyuwangi Hijau

"Penertiban dilakukan terhadap aset-aset yang terjadi deadlock. Pihak penyewa pada 16 Agutus 2021 sepakat akan membayar. Tapi sampai sampai saat ini tidak ada kejelasan pembayaran," ungkap Tohari.

Tohari menjelaskan, dua ruko yang berdiri di lahan bekas stasiun lama Banyuwangi tersebut disewa salah satu perusahaan jasa paket. Kontrak awal sewa dimulai pada tahun 2018, namun hingga tahun 2022 tidak ada pembayaran dari pihak penyewa.

KAI bahkan telah memberikan kesempatan pihak penyewa untuk membayar. Namun hingga dilayangkan surat peringatan sebanyak tiga kali, pihak penyewa tak kunjung membayar.

"Kontraknya empat tahun, total tagihannya Rp 25 juta. Dan pihak penyewa belum membayar, terpaksa ditertibkan," jelasnya.

Barang-barang milik penyewa dikeluarkan dari ruko untuk selanjutnya ditampung di Stasiun Banyuwangi Kota. "Tidak disita, pemilik sewaktu-sewaktu bisa mengambil barang di stasiun," tambahnya.

Tohari menambahkan, penertiban aset akan terus berlanjut. Aset milik KAI Daop 9 tersebar di sejumlah titik, mulai dari Banyuwangi hingga Pasuruan.

"Untuk aset yang ada di Banyuwangi sangat luas, apalagi yang eks dari jalur Stasiun Kabat sampai Banyuwangi Lama. Ada juga di kawasan pasar Segitiga Berlian, dan ada juga di Ketapang, itu juga aset kita yang saat ini sudah bersewa," pungkasnya. (fat).