1
Dermaga Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. (Foto: istimewa/dok)
KabarBanyuwangi.co.id – Pemerintah menyiapkan tiga pelabuhan alternatif untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan pada periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026-2027, untuk mengurangi kepadatan di lintasan utama penyeberangan Ketapang-Gilimanuk.
Skema ini dibahas dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Asisten Deputi Konektivitas Maritim dan Udara Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, bersama Kepala KSOP Kelas III Tanjungwangi, Rabu (4/11/2026).
Rapat melibatkan sejumlah
pemangku kepentingan, mulai dari Kementerian Perhubungan dari tingkat pusat
hingga Balai, Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah Provinsi Jawa Timur dan
Bali, pemerintah kabupaten, PT Pelindo, hingga PT ASDP Indonesia Ferry.
"Rapat ini membahas
alternatif layanan pelabuhan di masa Natal dan Tahun Baru," kata Kepala
Dinas Perhubungan Banyuwangi, I Komang Sudira Atmaja usai rapat.
Dari hasil survei kondisi
pelabuhan, terdapat tiga pelabuhan disiagakan, yakni Pelabuhan Jangkar di
Situbondo, Pelabuhan Tanjungwangi di Banyuwangi, serta Pelabuhan Celukan Bawang
di Kabupaten Buleleng, Bali.
"Jadi pelabuhan di sisi Jawa
disiapkan Pelabuhan Jangkar dan Pelabuhan Tanjungwangi. Sementara di sisi Bali
disiapkan Pelabuhan Celukan Bawang, yang masing-masing diproyeksikan mengangkut
hingga 500 kendaraan," jelasnya.
Mendukung operasional tersebut,
juga disiapkan sebanyak 13 kapal penyeberangan. Rinciannya, delapan kapal
beroperasi melalui Pelabuhan Jangkar dan lima kapal melalui Pelabuhan
Tanjungwangi.
Komang mengatakan, hasil rapat
diperkirakan jumlah kendaraan kelas Vb yang akan melintas melalui pelabuhan
Ketapang dan Gilimanuk mencapai 1.000 kendaraan per hari. Karena itu harus ada
pengalihan untuk mengurangi antrian atau kemacetan.
"Potensi peningkatan
kendaraan ini perlu diantisipasi sejak awal. Karena itu, pemerintah menyiapkan
alternatif layanan penyeberangan agar arus kendaraan tidak seluruhnya bertumpu
di Ketapang-Gilimanuk," ujar Komang.
Komang menyebut, kesiapan
fasilitas pelabuhan juga menjadi perhatian dalam pembahasan. Sejumlah
pembenahan akan dilakukan, terutama penambahan penerangan, toilet, serta kamera
pengawas atau CCTV.
"Kesiapan fasilitas harus
dipastikan sebelum pelayanan dimulai. Kami juga akan berkoordinasi dengan
seluruh pihak agar operasional pelabuhan berjalan lancar dan memberikan
kenyamanan bagi pengguna jasa," jelasnya.
Selain kesiapan infrastruktur dan
armada, dalam rapat tersebut juga muncul usulan agar biaya penyeberangan di
pelabuhan alternatif tersebut dapat disubsisi penuh 100 persen atau Rp 0,
selama periode Nataru.
Usulan tersebut diharapkan dapat
mendorong masyarakat memanfaatkan jalur alternatif sehingga beban kendaraan di
lintasan utama Ketapang-Gilimanuk dapat berkurang.
Adapun pelayanan alternatif
penyeberangan tersebut direncanakan berlangsung mulai 18 hingga 30 Desember
2026. Pengaturan jadwal mempertimbangkan agenda kedatangan kapal pesiar di
Pelabuhan Celukan Bawang pada 31 Desember 2026.
Komang menambahkan, Pemkab Banyuwangi
mendukung rencana tersebut dan akan segera berkoordinasi dengan stakeholder
terkait, khususnya dalam menyiapkan manajemen serta rekayasa lalu lintas di
sekitar kawasan pelabuhan.
"Prinsipnya, kami mendukung langkah ini sebagai upaya mengurai kepadatan saat Nataru. Dishub Banyuwangi akan berkoordinasi dengan kepolisian, pengelola pelabuhan, dan instansi terkait untuk menyiapkan pengaturan lalu lintas," ujar dia. (*)
