Bupati Ipuk saat meninjau pelaksanaan pembangunan infrastruktur pengairan di Desa Gendoh dan Temuguruh, Kecamatan Sempu. (Foto: humas/kab/bwi)
KabarBanyuwangi.co.id -
Pada tahun 2024 ini, Pemkab Banyuwangi akan membangun dan merevitalisasi
jaringan irigasi sepanjang 123 kilometer (km). Pembangunan dan revitalisasi
jaringan irigasi ini untuk mendukung ketahanan pangan dan ketersediaan air ke
persawahan di Banyuwangi.
Dalam proses pembangunannya
Banyuwangi menerapkan skema padat karya, dengan melibatkan warga pra sejahtera
untuk tenaga kerjanya.
Bupati Banyuwangi Ipuk
Fiestiandani menjelaskan, pembangunan jaringan irigasi tahun ini sebanyak
80,081 km yang tersebar di 25 kecamatan se-Banyuwangi. Sementara jaringan
irigasi yang akan direhabilitasi sepanjang 43,403 km.
"Pembangunan dan
rehabilitasi jaringan irigasi ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan
sumber daya air, mengingat air adalah faktor vital bagi pertanian," kata
Ipuk, Kamis (13/6/2024).
Beberapa lokasi pembangunan
jaringan irigasi di antaranya Kecamatan Blimbingsari 9.6 km, Srono 9,5 km,
Songgon 7,2 km, Purwoharjo 3,5 km, dan seluruh kecamatan di Banyuwangi.
Sementara untuk rehabilitasi
jaringan irigasi di antaranya, Cluring sepanjang 1,3 km, Kabat 4,2 km,
Purwoharjo 3,9 km, Tegaldlimo 12 km, dan lainnya.
"Selain kami membangun
infrastruktur irigasi, kami juga bangun infrastruktur jalan di
Banyuwangi," tambah Ipuk.
Ipuk mengatakan selain untuk
sektor pertanian, pembangunan dan revitalisasi saluran irigasi juga sebagai
upaya pengentasan kemiskinan di Banyuwangi.
Dalam proses pengerjaan
saluran irigasi tersebut dijalankan dengan sistem padat karya. Warga miskin
yang masuk di database UGD Kemiskinan Banyuwangi dan masih produktif, akan
dilibatkan dalam proses pengerjaan pembangunan dan rehabilitasi jaringan
irigasi tersebut.
Dinas PU Pengairan
menargetkan bisa menyentuh 2.400 orang yang terbagi dalam 80 lokus kerja di
seluruh Banyuwangi.
"Pelibatan masyarakat
dalam instrumen padat karya yang ada di Dinas PU Pengairan ini menjadi
bagian dari program pengentasan kemiskinan di Banyuwangi," imbuh Ipuk.
Ipuk mengatakan skema ini
akan terus diluaskan jangkauannya dengan melibatkan sejumlah instansi lain yang
memiliki program padat karya. “Dengan demikian tidak hanya program pembangunan
yang berjalan, tapi juga bisa berdampak terhadap terbukanya lapangan kerja bagi
warga miskin,” harapnya.
Berdasarkan Badan Pusat
Statistik (BPS) menunjukkan, angka kemiskinan di Banyuwangi berada pada tren
positif dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun lalu, kemiskinan Banyuwangi
menurun, yakni dari 7,51 persen pada 2022 menjadi 7,34 persen pada 2023.
Meski demikian, Ipuk
berharap kemiskinan Banyuwangi bisa terus dientaskan. Program padat karya
menjadi salah satu melalui berbagai pembangunan pemerintah menjadi salah satu
caranya. Selain diharapkan mampu menekan angka kemiskinan, program itu juga
diharapkan dapat membuka lapangan kerja bagi warga Banyuwangi.
"Meski angka kemiskinan
sudah rendah, tapi berbagai hal tetap harus dilakukan sebagai bentuk
intervensi. Tentu saja, tujuannya agar warga benar-benar sejahtera,"
tambah Ipuk. (humas/kab/bwi)