
(Foto: humas/kab/bwi)
KabarBanyuwangi.co.id – Pemerintah terus menyempurnakan digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos). Kali ini, uji coba memasuki tahap penyaluran bantuan sosial (bansos) dengan skema Government to Person (G2P) yang dilakukan di Kabupaten Banyuwangi yang menjadi pilot project nasional program tersebut.
Melalui skema baru ini, penyaluran bansos tunai kepada keluarga penerima manfaat (KPM) akan lebih sederhana. Warga cukup mendaftarkan satu nomor rekening bank yang telah dimiliki untuk digunakan sebagai rekening penerima berbagai program bansos pemerintah.
“Selama ini, penyaluran bansos
dari Kemensos maupun program lainnya biasanya melalui mekanisme pembukaan
rekening kolektif,” kata Koordinator Harian Komite Percepatan Transformasi
Digital Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Rahmat Danu Andika, saat uji coba perdana
pendaftaran rekening oleh KPM di Kelurahan Bakungan, Kecamatan Glagah, Rabu
(18/11/2026).
“Pemerintah terlebih dahulu
membuatkan rekening untuk warga, kemudian diserahkan kepada penerima. Proses
ini membutuhkan waktu,” imbuhnya.
Melalui skema baru tersebut, KPM
diberi pilihan untuk mendaftarkan rekening bank yang sudah dimiliki. Nomor
rekening itu kemudian dimasukkan ke dalam basis data Perlinsos dan menjadi
rekening tujuan penyaluran berbagai bantuan sosial.
Andika menjelaskan, uji coba
tahap awal ini melibatkan sekitar 1.500 penerima bansos di Kecamatan Glagah.
Skema tersebut akan diterapkan untuk penyaluran bantuan Program Keluarga
Harapan (PKH) dan bantuan sembako triwulan IV 2026.
Ke depan, pemerintah juga akan
memperluas pilihan rekening yang bisa digunakan, termasuk rekening bank swasta
dan dompet digital.
“Skema ini diharapkan bisa
mengatasi berbagai tantangan penyaluran bansos, mulai dari waktu tunggu yang
lama hingga proses pembukaan rekening. Ini merupakan bagian dari tahapan akhir
digitalisasi Perlinsos secara menyeluruh,” ujarnya.
Dalam uji coba tersebut, warga
penerima bantuan diundang untuk mendaftarkan rekening masing-masing. Prosesnya
dilanjutkan dengan verifikasi data dan biometrik. Untuk memudahkan warga,
terutama kelompok lanjut usia, pendaftaran dipusatkan di kantor kelurahan.
“Pendaftaran sebenarnya juga bisa
dilakukan secara mandiri maupun melalui agen Perlinsos. Namun, untuk saat ini
kami pusatkan di kelurahan karena banyak penerima bantuan yang merupakan warga
lanjut usia,” tambahnya.
Sebelumnya, pemerintah pusat menunjuk
Banyuwangi sebagai pilot project nasional digitalisasi Perlinsos pada akhir
2025. Uji coba di Banyuwangi dimulai dari tahapan pendaftaran, seleksi
penerima, hingga masa sanggah. Kini, program tersebut mulai diperluas ke
puluhan kabupaten/kota di Indonesia.
Pusat kembali menjadikan Banyuwangi sebagai lokasi uji coba untuk tahapan penyaluran bansos melalui skema G2P. “Sekarang kita memasuki tahapan penyaluran bansos. Uji coba mekanisme G2P ini kita lakukan di Banyuwangi, tempat pertama kali program Perlinsos dimulai,” pungkas Andika. (*)
