Baca Juga :

• Perkuat Tangkapan Air di Hulu, Banyuwangi Tanam 20 Ribu Pohon di Pesanggaran
• Apresiasi Komitmen Bupati Ipuk dalam Mengelola Sampah, Clean Rivers Uni Emirat Arab Suport Dua TPS3R Banyuwangi
• Warga Banyuwangi Digegerkan Temuan Mayat Lansia Mengambang di Sungai Kalilo
• Berkunjung ke PNM, Menteri Agama Nasaruddin Umar Sampaikan Pesan Makna Ramadan
• Lantik Pimpinan Baznas Banyuwangi, Bupati Ipuk Ajak 'Tandang Bareng' Entaskan Kemiskinan

"Kebijakan ini bertujuan menciptakan keadilan dan pemerataan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat,” ucapnya.

“Dan diharapkan tidak adal lagi kesenjangan layanan hanya karena perbedaan kelas. Namun harus tetap memperhatikan kualitas serta kenyamanan pasien," imbuhnya.

Marifatul Kamila menjelaskan, dalam regulasi tersebut rumah sakit milik pemerintah daerah wajib menyediakan minimal 60 persen tempat tidur rawat inap sesuai standar KRIS dari total kapasitas yang ada. Sementara rumah sakit swasta minimal 40 persen.

"Baik rumah sakit milik pemda, rumah sakit swasta maupun klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan harus menyiapkan kamar rawat inap standar sesuai ketentuan,” jelasnya.

Penerapan KRIS juga mengatur beberapa aspek. Di antaranya, satu ruang rawat inap maksimal diisi empat tempat tidur dengan jarak antarbed minimal 1,5 meter. Ruangan wajib ber-AC, dilengkapi kamar mandi dalam, dua kotak kontak listrik serta fasilitas nurse call pada setiap tempat tidur.

"Penerapan KRIS ini tentu membutuhkan waktu dan kesiapan, baik dari sisi fasilitas maupun tenaga medis," kata Marifatul Kamila.

Menurutnya, dua rumah sakit milik daerah dalam tahap penyesuaian infrastruktur dan menejemen pelayanan untuk mendukung implementasi KRIS sesuai dengan regulasi yang ditetapkan Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan.

"RSUD Blambangan maupun RSUD Genteng sudah siap, harapannya bisa diikuti seluruh rumah sakit maupun klinik yang ada di Banyuwangi," imbuhnya.

Komisi I DPRD Banyuwangi berharap rencana penerapan KRIS ini disosialisasikan dengan baik dan masif agar transformasi sistem jaminan kesehatan nasional ini bisa berjalan lancar tanpa menurunkan kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat. (fat)