DPRD Banyuwangi Dorong Eksekutif Tekan Angka Pengangguran dan KemiskinanDPRD Banyuwangi

DPRD Banyuwangi Dorong Eksekutif Tekan Angka Pengangguran dan Kemiskinan

Rapat Paripurna Pandangan Umum (PU) Fraksi atas diajukannya Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021 di Gedung DPRD Banyuwangi. (Foto: Fattahur/dok)

KabarBanyuwangi.co.id - DPRD Kabupaten Banyuwangi mendorong Pemerintah Daerah setempat, agar terus berupaya menekan angka pengangguran, mengingat jumlah warga yang menganggur mengalami peningkatan sejak tahun lalu.

Salah satu anggota dewan dari Fraksi Demokrat, Yusieni mengatakan, tingkat pengangguran terbuka dari 5,34 persen di tahun 2022, menjadi 5,42 persen di tahun 2021. "Jumlah tersebut mengalami peningkatan," ujarnya, Rabu (8/6/2022). 

Menurut Yusieni, persoalan terkait tingkat pengangguran ini juga sudah disampaikan Fraksi Demokrat dalam rapat paripurna pengajuan Raperda Pelaksanaan LKPJ Bupati tahun 2021 yang digelar beberapa hari lalu.

Baca Juga :

Tak hanya tingkat pengangguran, Fraksi Demokrat juga menyoroti soal angka kemiskinan. Jumlah warga miskin di Banyuwangi pada tahun 2020 mencapai 8,06 persen dan di tahun 2021 naik menjadi 8,07 persen.

"Tingkat kemiskinan naik 0,01 persen. Meski tidak terlalu signifikan, tapi kami meminta kepada agar hal ini menjadi perhatian pemerintah daerah pada tahun berikutnya," kata Yusieni.


Calon pekerja mencari lowongan kerja. (Foto: Fattahur/Dok)

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Banyuwangi, H. Sugirah mengakui bahwa peningkatan angka kemiskinan selama tahun 2021 kemarin di Banyuwangi tidak terlalu tinggi, yakni 0,01 persen.

"Tapi angka kemiskinan kita masih yang terendah diantara kabupaten/kota se-Jawa Timur. Tingkat kemiskinan dan pengangguran mengalami kenaikan akibat dampak pandemi Covid-19. Saat ini kita masih terus berupaya melakukan perbaikan serta pemulihan ekonomi," tandasnya. (fat)