Baca Juga :

• Kepulangan Jemaah Haji Banyuwangi Kloter 43 dan 44 Ditunda, Ini Penyebabnya
• Polresta Banyuwangi Sabet Juara di East Java Running Fest 2025 Seri Surabaya
• Kunjungi Sejumlah Lokasi, Wapres Minta Bupati Ipuk Inventaris Kebutuhan Banyuwangi
• Perkuat Silaturahmi Ulama-Umara, Wapres Gibran Kunjungi Pesantren Mambaul Ulum Banyuwangi
• Saat Wapres Gibran di Banyuwangi: Puji Kuliner, Pariwisata, dan Kebersihan Kota

"Yang kita bahas masih fokus pada proyeksi pertumbuhan ekonomi," ucap Marifatul Kamila, Selasa (24/06/2025).

Pemkab Banyuwangi menargetkan proyeksi pertumbuhan ekonomi di angka 5,5 persen, hanya naik 0,6 persen setiap tahun. Sedangkan dewan meminta kenaikan rata-rata 0,8 hingga 1 persen setiap tahunnya.

"Kita minta naik karena dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang positif, akan berdampak pada peningkatan pendapatan per kapita, membuka lapangan kerja baru, dan menjadi magnet bagi investor," kata politisi Partai Golkar ini.

Menurutnya, strategi yang bisa dilakukan adalah mendorong masuknya investasi domestik maupun asing, serta memperkuat sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"UMKM juga memiliki peran penting dalam proyeksi pertumbuhan ekonomi, karena bisa menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat," terangnya.

Ia menambahkan, pembahasan Raperda RPJMD 2025-2029 dilakukan secara bertahap. Setelah proyeksi ekonomi, DPRD akan membahas target-target strategis lain, seperti penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, serta IPM.

DPRD juga berencana menggelar publik hearing dengan melibatkan akademisi dan elemen masyarakat lainnya. Tujuannya untuk menjaring aspirasi serta masukan sebelum rancangan RPJMD disahkan menjadi peraturan daerah (Perda).

"Sesuai amanat UU Nomor 22 Tahun 2014, Mendagri meminta agar rancangan RPJMD disahkan paling lambat enam bulan setelah pelantikan kepala daerah yang baru,” tandasnya.

“Ini berarti, untuk kepala daerah yang dilantik pada 20 Februari 2025, RPJMD seharusnya sudah disahkan pada Agustus 2025," pungkasnya. (fat)