Baca Juga :

• Kader Partai Gerindra Mantan Aktivis Daftar Calon Bupati Banyuwangi di PKB
• AHY Dampingi Jokowi Bagikan 10 Ribu Sertipikat Tanah Elektronik untuk Warga Banyuwangi
• Tiba di Bandara Banyuwangi, Presiden Jokowi Disambut Hadrah
• DPRD Banyuwangi Optimis Raperda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Disahkan Tahun Ini
• Ipuk Ajak Insan Kesehatan Promosi Cegah Penyakit Degeneratif di Usia Muda

Meski telah cukup modal, bendahara DPC PDI-P itu malah melakukan gerakan zig-zag. Pria asli Desa Seneporejo, Kecamatan Siliragung itu terang-terangan mendaftar lewat PKB. Dan ini, kader satu-satunya dari PDI-P yang mengambil jalur tikungan tajam ke PKB.

Tentu, yang dilakukan Wabup Sugirah ini menjadi kontra produktif di internal partainya. Apakah ini menjadi pertanda bahwa internal PDI-P pecah kongsi?

Jika benar, maka ini berpotensi akan menggerus kekuatan pendopo. Ingat bupati dan wakil bupati terpilih Pilkada 2020 lalu, Ipuk Fiestiandani - H Sugirah adalah sama sama kader PDI-P. Keduanya diusung koalisi PDI-P, Nasdem, Gerindra dan PPP.

Kini, Wabup Sugirah tampak berperan mengambil langkah dua kaki. Pertama, sebagai kader PDI-P sekaligus petahana, dia justru berusaha mendaratkan kaki di PKB dengan mendaftar sebagai calon bupati. Pada bagian lain, pria berkacamata itu juga mendaftar lewat partainya sendiri, PDI-P di hari yang sama.

Tentu, Wabup Sugirah tampaknya cukup siap menghadapi konsekuensinya. Jika keputusannya ini bakal keliru, bisa jadi dia juga terancam diberhentikan dari keanggotaan di PDI-P. Lebih lebih misalnya, jika dia pada akhirnya malah mendapatkan rekomendasi dari PKB sebagai calon bupati.

Sejarah masa lalu, Yusuf Widyatmoko berpotensi bisa terulang. Yusuf Widyatmoko yang notabene kader PDI-P dan pernah menjadi ketua partai akhirnya harus menelan pil pahit. Dia dipecat dari keanggotaan PDI-P lantaran maju sebagai calon bupati yang diusung oleh partai lain (Demokrat, PKB, Golkar) pada Pilkada empat tahun lalu.

Ibarat pepatah, Yusuf Widyatmoko bernasib nahas. Sudah jatuh tertimpa tangga. Kalah dalam Pilkada, dipecat dari partainya. Kini, Yusuf berusaha maju mengadu nasib sebagai calon bupati melalui jalur non parpol / independen. Fenomena Wabup Sugirah memang dianggap hal yang biasa dalam pergulatan politik di tanah air.

Sama halnya, ketika Joko Widodo rela dan merestui putra sulungnya maju sebagai calon wakil presiden yang diusung koalisi Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat pada Pilpres kemarin. Padahal Jokowi dan putranya adalah kader aktif PDI-P. Sementara, PDIP jelas mengusung Ganjar Pranowo - Mahfud MD.

Pada bagian lain, Ketua Partai Gerindra, Sumail Abdullah juga mengambil formulir sebagai calon bupati di PDI-P dan PKB. Tentu upaya ini dilakukan dengan harapan bahwa kedua partai besar itu merekomendasikan dirinya. Selain itu, keputusan itu juga dinilai bahwa supaya Gerindra bisa berkoalisi dengan dua parpol tersebut di ajang pilkada tahun ini.

Gerindra pemilik 6 kursi harus koalisi dengan parpol lain jika ingin mengusung paslon, terutama poros PDI-P dan PKB. PKB yang notabene peraih 9 kursi memang cukup realistis untuk diajak koalisi oleh Gerindra. Apalagi, di jajaran DPP, Prabowo Subianto, presiden terpilih sudah kembali bertemu dengan rivalnya, Ketua Umum PKB ; Muhaimin Iskandar belum lama ini. Sementara, Prabowo belum bertemu dengan Megawati.

Ketua Partai Demokrat, Michael Edy Hariyanto pun melihat peluang. Orang pertama yang mendapatkan tugas sebagai calon bupati dari partainya, dia cukup menyadari bahwa partainya tidak cukup tanpa koalisi. Bermodal 7 kursi, dia pun sat-set daftar lewat PKB.

Hanya saja, dia cenderung menginginkan berpasangan dengan KH. Ahmad Munib Syafaat sebagai paslon yang diusung PKB-Demokrat. Apalagi,di jajaran elite pusat hingga daerah, Demokrat dan PDIP tampak selalu berseberangan. SBY-Megawati sulit bertemu.

Mungkin karena itu, mengapa Michael tidak mengambil formulir di PDIP. Jika ini terealisasi, maka pasangan ini menjadi miniatur Jokowi - Ahok di Pilkada DKI 2012 lalu.

(Penulis: Ali Nurfatoni, Sekretaris Forum Diskusi Dapil se-Banyuwangi)