Baca Juga :

• Dikerjakan Bertahap, DPU CKPP Banyuwangi Targetkan Pavingisasi Rampung September 2023
• Mobil Avanza Ringsek Disambar KA Pandanwangi di Perlintasan Tanpa Palang Pintu
• Dari Aktivis Pejuang Buruh Migran Bermetamorfosis jadi Calon Wakil Rakyat
• Pelestarian Budaya, PT KAI Bangun Pos Perlintasan Argopuro Mirip Rumah Adat Using
• Pria Paruh Baya di Banyuwangi Tewas Mendadak di Warung Kopi Pinggir Jalan

"Kalau di Dinas Pekerjaan Umum itu pelaksanaan fisiknya diselesaikan dulu baru pengajuan pencairan, ini salah satu indikator," kata Mujiono usai mengikuti rapat Badan anggaran DPRD Banyuwangi, Selasa (29/08/2023).

Pemkab Banyuwangi, kata Mujiono, tetap mengantisipasi potensi defisit anggaran pada pembahasan KUPA-PPAS Perubahan APBD tahun 2023 agar tidak terjadi persoalan di kemudian hari.

"Kondisi keuangan kita saat ini masih aman, tetapi kita tidak tahu untuk empat bulan kedepan jika anggaran Rp. 300 miliar itu terserap semua maka ada potensi kekurangan anggaran, dan ini akan kita bahas," bebernya.

Sebagai upaya antisipasi potensi defisit anggaran, lanjut Mujiono, akan melakukan rasionalisasi anggaran kegiatan rutin yang tidak produktif seperti perjalanan dinas dan pengadaan makanan dan minuman hingga pelatihan-pelatihan.

"Kami sudah mengirimkan surat ke teman-teman SKPD, untuk kegiatan-kegiatan yang tidak produktif, kegiatan rutin di reschedule saja seperti perjalanan dinas, mamiri mamirat, pelatihan-pelatihan yang tidak berdampak dikurangi termasuk pembangunan infrastruktur bisa ditunda tahun 2024," kata Mujiono.

Solusi lainnya adalah mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah serta mengupayakan pencairan dana bagi hasil dari pemerintah pusat agar ada kesimbangan keuangan daerah. (fat)