Baca Juga :

• Dewan Minta Stabilitas Harga dan Ketersediaan Pangan Terjaga Selama Ramadhan
• Cegah Stunting, Banyuwangi Masifkan Pemberian Gizi pada Remaja Putri
• Data Pemilih Pemilu 2024 di Banyuwangi Sudah Dicoklit 100 Persen
• Pembangunan TPS Didanai Pemerintah Norwegia di Songgon Capai 72,5 Persen
• Bupati Ipuk Cek Program "Kanggo Riko", 60% Bantuan untuk Perempuan Kepala Keluarga

Bahkan hal ini, lanjut Alief, telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.

Sebagai bentuk kepedulian, Pemkab Banyuwangi hadir dengan memberikan jaminan asuransi terhadap nelayan. Dalam hal ini, Pemkab bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. "Asuransi kita berikan pertahun, sejak 2018 kurang lebih sudah hampir 17 ribu nelayan," sambung dia.

Tak hanya itu, Pemkab Banyuwangi juga memberikan bantuan sertifikasi hak atas tanah nelayan, bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Bantuan sertifikasi tanah nelayan ini, masih menurut Alief, dalam rangka meningkatkan jaminan akses permodalan bagi nelayan, dan usaha penangkapan ikan skala kecil. "Kalau perhitungan kami sudah sekitar 4.500 nelayan kita bantu, dan ini akan terus berjalan," ungkapnya.

Kepala Dinas Perikanan Banyuwangi, Alief Rachman Kartiono. (Foto: Fattahur)

Program lainnya adalah melakukan pendampingan terhadap istri-istri nelayan. Para istri nelayan ini diberdayakan agar mendapatkan penghasilan sampingan.

"Musim paceklik seperti sekarang ini tentu membuat nelayan kesulitan. Tak sedikit dari mereka terpaksa menjual barang yang dimiliki untuk kebutuhan hidup. Sehingga program pendampingan penting dilakukan," jelasnya.

Alief menambahkan, program pendampingan dijalankan secara masif. Pemkab berkolaborasi dengan beberapa lembaga dan startup di bidang perikanan.

"Program pendampingan ini secara bertahap ya, sejauh ini baru di empat titik kecamatan," kata dia. (fat)