1
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani terima hasil audit LKPD di Auditorium Kantor BPK Jatim, Sidoarjo. (Foto: humas/kab/bwi)
KabarBanyuwangi.co.id – Pemkab Banyuwangi kembali menorehkan catatan positif di bidang pengelolaan keuangan daerah.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Banyuwangi Tahun 2023. Opini WTP tersebut sukses diraih Pemkab selama 12 tahun berturut-turut.
Hasil audit LKPD tersebut
diserahkan langsung Kepala Perwakilan BPK Jatim Karyadi kepada Bupati Ipuk
Fiestiandani di Auditorium Kantor BPK Jatim, Sidoarjo, pada kemarin Kamis
(2/5/2024).
Selain kepada Pemkab Banyuwangi,
BPK juga menyerahkan LHP kepada 36 pemerintah kabupaten dan kota se-Jatim.
Kepala Perwakilan BPK Jatim Karyadi
mengucapkan selamat atas prestasi Pemkab Banyuwangi dan Pemprov Jatim serta
kabupaten dan kota lain yang telah berhasil mempertahankan predikat WTP.
Karyadi mengingatkan agar seluruh
kepala daerah dan jajarannya untuk segera menindaklanjuti rekomendasi yang
telah tercantum dalam masing-masing LHP.
"Di dalamnya sudah disampaikan
rekomendasi-rekomendasi dan juga action plan. Kami harap tidak ada penundaan
dari seluruh entitas yang hadir hari ini (Selasa)," ujarnya.
Terpisah, Bupati Ipuk Fiestiandani
bersyukur Pemkab Banyuwangi berhasil mempertahankan kualitas tata kelola
keuangan daerah.
Torehan 12 kali beruntun menerima
opini WTP dari BPK menunjukan pengelolaan keuangan kabupaten the Sunrise of
Java telah sesuai standar akuntansi pemerintahan dan perundang-undangan.
“Alhamdulillah, kita semua berhasil
mempertahankan prestasi pengelolaan keuangan daerah,” ujar Ipuk, Jumat (3/5/2024).
“Terima kasih kepada BPK yang telah
mengaudit dan memberikan arahan dari tahun ke tahun. Terima kasih juga kepada
seluruh rekan-rekan perangkat daerah,” imbuhnya.
Ipuk menambahkan, opini WTP dari
BPK tersebut memotivasi Banyuwangi untuk terus meningkatkan kualitas tata
kelola keuangan daerah.
“Kami memang serius terkait
pengelolaan keuangan daerah. Karena ini bukan sekadar soal administrasi, tapi
tata kelola keuangan yang baik juga akan memberikan manfaat positif bagi
masyarakat dengan output-outcome program pembangunan yang jelas,” paparnya.
Capaian 12 kali beruntun meraih
opini WTP dari BPK meyakinkan Ipuk bahwa menciptakan program pelayanan publik
dan program meningkatkan kesejahteraan masyarakat bisa sejalan dengan
akuntabilitas keuangan.
Sekadar diketahui, opini WTP berhasil dirah Pemkab Banyuwangi sejak tahun 2012 lalu. Setelah itu, opini serupa berhasil direngkuh secara berturut-turut hingga LHP tahun 2023 yang diserahkan di tahun ini. (humas/kab/bwi)
