1
TPS3R Balak yang memiliki kapasitas pengolahan mencapai 84 ton perhari. (Foto: humas/kab/bwi)
KabarBanyuwangi.co.id - Kementrian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) menggelar lokakarya nasional Dekarbonisasi Sektor Persampahan di Banyuwangi.
Peserta lokakarya yang datang dari berbagai wilayah di Indonesia tersebut melihat bagaimana praktek-praktek baik pengelolaan sampah yang dilakukan Banyuwangi dengan skema public – private partnership.
Lokakarya yang digelar selama dua
hari, Sabtu – Minggu (11-12/11/2023) ini dihadiri langsung Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas.
Turut hadir Deputi Bidang
Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves Nani Hendriati,
Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, Staf Ahli Bidang
Energi Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Pejabat Esselon II
Kementrian/Lembaga.
Menpan RB Azwar Anas mengatakan,
penanganan sampah selama ini masih menjadi permasalahan yang dianggap belum
genting. Padahal, menurut Menpan, sampah saat ini menjadi isu arus utama yang
perlu mendapat perhatian penuh dari setiap daerah.
“Kami memahami ada banyak sektor
yang penting yang perlu dieksekusi oleh pemerintah daerah. Namun, masalah
sampah ini saat ini tidak boleh kita abaikan, kita harus sudah mulai berpikir
bagaimana penanganan sampah ke depan demi keberlangsungan lingkungan kita ke
depan” ujar Anas.
“Dibutuhkan komitmen yang kuat
dari pemimpin daerah untuk menjadikan isu sampah masuk dalam prioritas
pembangunan,” imbuhnya.
Deputi Bidang Koordinasi
Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves Nani Hendriati mengatakan
daerah memiliki tanggung jawab terhadap penyediaan pelayanan penanganan sampah.
Pemerintah pusat akan memberikan
dukungan dan memfasilitasi pelaksanaannya, dengan catatan hanya kepada kepala
daerah yang memiliki komitmen kuat.
“Banyuwangi adalah contoh
bagaimana penanganan sampah yang dilakukan pemkab mendapat dukungan dari sektor
privat dan masyarakatnya sendiri. Kami berharap, lewat forum di Banyuwangi ini
bisa memberikan inspirasi serta sharing pengalaman baik antar daerah,” kata
Nani.
Banyuwangi sendiri saat ini
memiliki sejumlah program persampahan mulai pembangunan TPS3R hingga
berbagai inovasi penanganan sampah yang melibatkan pihak swasta maupun
masyarakat.
Bupati Ipuk mengatakan, pemkab
telah menjadikan penanganan sampah sebagai prioritas program pembangunan.
Karenanya penanganan sampah di Banyuwangi cukup komprehensif, dari hulu ke
hilir.
“Kami membuat regulasi
persampahan, mulai peraturan daerah, peraturan bupati, hingga Surat Edaran
tentang pengelolaan dan pengurangan penggunaan plastik. Kami juga menetapkan
pengelolaan persampahan sebagai salah satu indikator penilaian dalam rapor
desa, yang akan menentukan alokasi anggaran tiap desa,” terang Ipuk.
Selain itu Pemkab juga getol
kampanye perubahan perilaku kepada masyarakat dan membentuk Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD) Persampahan.
“Kami juga aktif berkolaborasi
dengan beberapa pihak untuk menangani sampah, salah satunya Banyuwangi mendapat
dukungan dari pemerintah Norwegia untuk pembangunan TPS 3R Balak,” lanjut Ipuk.
Saat ini Banyuwangi telah
membangun dan mengoperasikan 19 TPS 3R disejumlah kecamatan. Di antaranya TPS3R
Balak, memiliki kapasitas pengolahan mencapai 84 ton perhari dengan sasaran
55.491 rumah tangga.
Sementara TPS3R Muncar setiap
bulannya, rerata sampah yang dikelola mencapai 270 ton yang berasal dari 7500
rumah tangga di empat desa di Kecamatan Muncar.
Selain itu, Banyuwangi juga bekerjasama dengan NGO Sungai Watch yang berfokus pada penanganan sampah di sungai dengan memasang jaring penghalang. Saat ini sebanyak 30 jaring penghalang telah terpasang di sejumlah titik sungai di Banyuwangi. (humas/kab/bwi)
