(Foto: humas/kab/bwi)
KabarBanyuwangi.co.id – Pemkab Banyuwangi menggelar rapat koordinasi (rakor) Tiga Pilar di Lapangan Tennis Indoor GOR Tawang Alun, Rabu (7/8/2024).
Pada kesempatan tersebut Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengajak segenap unsur tiga pilar memperkuat kolaborasi dalam menangani kerawanan sosial.
Rakor tiga pilar tersebut
dihadiri ratusan unsur tiga pilar yang berasal dari kepala desa/lurah, babinsa,
dan bhabinkamtibmas.
Turut hadir Kepala Pengadilan
Negeri Gede Yuliartha, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Banyuwangi Kombes
Pol. Faisol Wahyudi, perwakilan Forpimda dari Polresta Banyuwangi, Kodim 0825
Banyuwangi dan Kejaksaan Negeri Banyuwangi .
“Mengawali pertemuan ini, saya
ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak, khususnya
kepala desa, Babinsa dan Bahabinkamtibmas yang gotong royong menjaga dan
membangun Banyuwangi,” kata Bupati Ipuk.
Di kesempatan itu, Ipuk
menyampaikan fenomena kerawanan sosial yang menjadi permasalahan secara
nasional. Di antaranya tentang pinjaman oline (pinjol) dan judi online (judol).
Berdasarkan laporan Otoritas Jasa
Keuangan (OJK), nilai pinjol di Indonesia mencapai Rp. 22,76 triliun per Maret
2024, meroket sekitar 15,35 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara dari laporan
Menkopolhukam, ada sekitar 4 juta orang yang terdeteksi melakukan judi online
di Indonesia. Mulai dari anak-anak sampai orang tua.
“Ini harus menjadi
perhatian kita semua. Jangan sampai orang-orang terdekat yang ada di lingkungan
kita terjerat permasalahan ini,” kata Buapti Ipuk.
“Butuh kepedulian dan kesunguhan
kita untuk mencegahnya dengan mengedukasi warga agar terhindar dari pinjol dan
judol,” imbuhnya.
Ipuk mengaku juga telah bekerja
sama dengan OJK dan perbankan untuk memberikan literasi keuangan kepada warga.
"Termasuk juga ke ASN, kami
libatkan OJK secara rutin untuk memberikan materi bahaya pinjol dan
judol," kata Ipuk.
Dia juga mengingatkan kembali
terkait tujuh permasalahan yang harus selesai di tingkat desa.
Di antaranya, tidak ada anak
miskin tidak sekolah, tidak ada bumil, bayi dan balita miskin kurang gizi;
tidak ada orang miskin tidak bisa berobat; tidak ada lansia miskin sebatang
kara tidak bisa makan; tidak ada orang miskin yang rumahnya tidak layak huni;
permasalahan sampah; serta persoalan dan pengendalian tata ruang.
Ipuk juga menyampaikan progress
pembangunan daerah. Di antaranya angka kemiskinan yang turun signifikan.
“Angka kemiskinan terus turun
dalam 4 tahun terakhir. Dari 7,34 persen di tahun 2023, kini 6,54 persen tahun
2024,” jelas Ipuk.
“Alhamdulillah, semua gotong
royong kita menunjukkan kinerja positif, Banyuwangi berhasil menurunkan kemiskinan
sebesar 0,8 persen,” imbuh Ipuk.
Banyuwangi juga terus menggenjot
pembangunan infrastruktur. Pada Tahun 2024 telah dialokasikan anggaran sebesar
lebih dari Rp 277 Milyar untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di
1.626 titik.
Juga ada anggaran sebesar lebih dari Rp. 86 Milyar untuk pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi pada 492 titik. (humas/kab/bwi)