Baca Juga :

• Ragam Inovasi CIMB Niaga Jadi Partner Kehidupan Sehari-hari Nasabah
• Polisi Tangkap Orang Tua Diduga Pembuang Bayi di Kalibaru Banyuwangi
• Sebanyak 6.153 Pengurus dan Anak Ranting PDIP Banyuwangi Dilantik, Siap Bekerja untuk Rakyat
• Pemkab Banyuwangi Luncurkan Teman Lansia, Pastikan Warga Senior Rentan Tak Luput dari Layanan
• Tingkatkan Kualitas Kopi Lokal, Poliwangi Bekali UMKM Teknologi Pengering Kopi Solar Dryer

Menurut Masrohan, produk hukum yang baik harus memenuhi azas kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, dan memenuhi syarat materiil maupun formil dalam pembentukannya.

Produk hukum yang baik harus dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dengan prosedur yang benar, karena apabila kedua syarat tersebut tidak dipenuhi akan terdapat konsekuensi-konsekuensi hukum tertentu.

"Diperlukan suatu ketentuan yang dapat dijadikan sebagai pedoman atau panduan dalam penyusunan sebuah produk hukum," ucap politisi PDI Perjuangan asal Kecamatan Sempu ini.

Masrohan berujar, terdapat beberapa dasar hukum yang melandasi pembentukan Raperda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Antara lain, Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan.

Berikutnya, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

"Raperda Pembentukan Produk Hukum Daerah telah mendapat surat selesai harmonisasi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum tanggal 3 Juni 2026," kata Masrohan. (fat)