Kegiatan bakti sosial bedah rumah dari PPPK Kabupaten Banyuwangi. (Foto: humas/kab/bwi)
KabarBanyuwangi.co.id – Ratusan Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK) di Banyuwangi turut bergotong royong melakukan bedah rumah
tidak layak huni milik warga miskin. Ini merupakan inisiatif sekitar 550 tenaga
PPPK Banyuwangi formasi tahun 2023, sebagai ungkapan rasa syukur telah diterima
menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Ini murni inisiatif dari kami sebagai ungkapan rasa syukur
karena sudah diangkat menjadi PPPK. Kami merasa disemangati Pemkab Banyuwangi
yang selalu menggerakkan kepedulian semua pihak, dan kami ingin berpartisipasi
membantu program-programnya, khususnya masalah penanganan kemiskinan,"
kata Virgioriani, tenaga PPPK bidan di RSUD Banyuwangi yang sekaligus sebagai
koordinator program.
"Sebelumnya kami adalah tenaga honorer, bahkan ada
yang sampai puluhan tahun di instansi pemerintah. Kami bersyukur sudah menjadi
ASN. Semoga yang kami berikan ini bisa menjadi berkah untuk kami semua,”
imbuhnya.
Virna mengatakan anggaran dana bedah rumah ini berasal dari
gotong royong seluruh tenaga PPPK tahun 2023 dari berbagai formasi, baik guru,
tenaga kesehatan maupu tenaga teknis. Mereka sepakat iuran sebesar Rp100 ribu
per orang hingga terkumpul dana sebanyak Rp55 juta. Anggaran tersebut digunakan
untuk membedah rumah tidak layak huni milik warga yang masuk dalam data terpadu
kesejahteraan sosial (DTKS).
“Ada dua rumah yang kami bedah. Satu rumah di Kecamatan
Kabat, dan satu lagi di Kelurahan Mojopanggung, Kecamatan Banyuwangi.
Masing-masing rumah dianggarkan sekitar Rp25 juta-an,” ungkap Virna
Bedah rumah bantuan dari PPPK ini dimulai sejak awal Juli
2024, dan ditargetkan selesai selama dua minggu.
“Pengerjaan melibatkan warga setempat. Tapi untuk desain
dan pembelanjaan material dikawal langsung oleh teman-teman PPPK. Kami target
per rumah bisa selesai dalam 2 minggu,” ujar Virna.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani sangat mengapresiasi
inisiatif tenaga PPPK tersebut. Program ini, kata Ipuk, sinergis dengan program
bedah rumah dan penanganan kemiskinan yang rutin dikeluarkan Pemkab Banyuwangi.
“Saya pribadi dan atas nama Pemkab Banyuwangi sangat
berterima kasih atas inisiatif para PPPK. Semoga ini menjadi ladang pahala, dan
memperlancar pekerjaan teman-teman semua," kata Ipuk.
Ipuk mengatakan selama ini mekanisme bedah rumah di
Banyuwangi dilakukan dengan mekanisme gotong royong. Mulai dari pemkab,
pemerintahan desa, swasta, hingga dukungan dari pemerintah pusat. Pada 2023
lebih dari 1.300 rumah tidak layak huni warga Banyuwangi telah direnovasi.
"Bantuan stimulan perbaikan rumah adalah salah satu upaya untuk meningkatkan taraf kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut berkontribusi," tambah Ipuk. (humas/kab/bwi)