Baca Juga :

• Kembali Dipercaya Kemendikbudristek RI, Desy Education Banyuwangi Buka Program PKK 2024
• Keris Panji Blambangan dan Ratusan Pusaka Lainnya di Banyuwangi Dijamas
• Bikin Merinding, Film "Dendam Jaran Goyang" Angkat Mantra Kuno di Banyuwangi
• Catat Tanggalnya, Parade Kostum Etnik Kontemporer Banyuwangi Ethno Carnival Segera Digelar
• Lapas Banyuwangi Didorong Optimalkan Digitalisasi dan Sederhanakan Proses Bisnis

Menanggapi pandang umum Fraksi PDI Perjuangan, Sugirah menyampaikan, visi Banyuwangi mencerminkan gambaran ideal dari masa depan yang diinginkan oleh seluruh stakeholder pembangunan di Bumi Blambangan.

"Terkait saran penambahan frasa pada RPJPD ini, tentu jadi perhatian eksekutif dan secara teknis akan dirumuskan dalam pembahasan lebih lanjut," ucap Sugirah.

Menanggapi pandangan umum Fraksi PKB, Sugirah menyampaikan, eksekutif akan memasukkan peran serta masyarakat secara lebih maksimal dalam proses pembangunan.

"Hal ini telah dilakukan sejak awal penyusunan RPJPD melalui berbagai tahapan dan kegiatan, termasuk Forum Konsultasi Publik, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang RPJPD," ujarnya.

Eksekutif juga menanggapi masukan dari Fraksi Partai Demokrat. Menurut Sugirah, pihaknya akan melakukan penyesuaian beberapa landasan hukum yang penyusunan Raperda RPJPD 2025-2045 ini.

"Tentu akan tetap berpedoman dengan kaidah yang berlaku atas pembentukan produk peraturan perundang-undangan tingkat daerah, antara lain berdasarkan ketentuan hukum tentang masalah atau persoalan apa yang harus diatur, atau materi muatan suatu peraturan perundang-undangan yang akan dirancang, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi," jelasnya. (fat)