Baca Juga :

• BIN Samator Surabaya Dikalahkan Pasundan Bandung pada Livoli Divisi Utama di Banyuwangi
• Dewan Usul Pendirian SPBU Khusus Nelayan di Banyuwangi
• Gegara Putung Rokok, Rumah Kosong di Bulusan Ludes Terbakar
• Waketum PBNU Apresiasi Pelayanan Publik di Pemkab Banyuwangi
• Menjadi Tuan Rumah Livoli Divisi Utama, Ipuk: Terima Kasih Sudah Memilih Banyuwangi

Made pun menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat. Mereka telah mencurahkan tenaga dan pikirannya dengan baik. Setelah ini masuk tahap Fasilitasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

"Semoga segera disetujui, agar bisa Paripurna untuk merubah status Raperda menjadi Perda,” ungkap Made.

Rapat gabungan Komisi I dan II DPRD Banyuwangi sewaktu membahas Raperda Penanggulangan Penyakit Menular. (Foto: Istimewa)

Pakar kebijakan publik Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, Dr. Hary Priyanto memberi apresiasi positif terhadap kepedulian DPRD Kabupaten Banyuwangi. "Pemerintah daerah dan masyarakat memiliki tanggung jawab yang sama untuk melakukan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular," ujar Hary kepada wartawan

"Saya yakin, Raperda tersebut sebagai modal dasar pemerintah daerah untuk melakukan percepatan dalam hal melindungi masyarakat dari tertularnya penyakit, menurunkan jumlah yang sakit, cacat dan/atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit menular.” imbuhnya.

Dirinya pun berharap regulasi ini bisa diimplementasikan dengan tepat dan tidak jalan ditempat ketika sudah diundangkan.

"Pihak eksekutif harus membentuk peraturan yang lebih teknis dalam bentuk

Perbub (Peraturan Bupati), karena diantaranya berfungsi memperkuat profesionalitas dan integritas birokrat dalam pelayanan kesehatan, maupun penguatan partisipasi masyarakat melalui sosialisasi dan keterbukaan akses,” tandasnya. (fat)