Baca Juga :

• Polisi Bongkar Praktik Umroh Fiktif, di Banyuwangi, Dua Perempuan Ditetapkan Tersangka
• Pemkab Banyuwangi Periksa Kesehatan Hewan Kurban, Pastikan Kondisi Sehat dan Layak
• Desa Sukojati Banyuwangi Raih Penghargaan Nasional "Desa Matang Pengadaan" dari LKPP RI
• Kasus Pecah Kaca di Banyuwangi Masih Diselidiki, Pelaku Diduga Intai Korban Sejak di Bank
• Evakuasi Monyet Liar yang Resahkan Warga Muncar Banyuwangi Berlangsung Alot, Petugas Sempat Kewalahan

Sangat mustahil jika capaian prestasi itu tanpa kerja tepat sasaran. Birokrat memiliki posisi strategis untuk mengamankan kebijakan. Sebab, mereka adalah pelaksana langsung gagasan dan kebijakan pimpinan. Ingat, program sehebat apapun tidak akan sukses tanpa kemampuan birokrat menerjemahkan dan mengeksekusi kebijakan secara tepat di lapangan.

Yang menarik, Bupati Ipuk memilih jalur damai dalam menghadapi dinamika politik maupun kritik publik. Ia tidak menggunakan kekuatan “pasukan” atau pola konfrontatif untuk membungkam pihak-pihak yang berseberangan. Padahal, tentunya, sebagai penguasa, ia sangat mungkin menggunakan cara cara itu.

Sejauh ini, Bupati Ipuk memilih jalan kerja nyata demi menjaga stabilitas pemerintahan. Buktinya; Banyuwangi tetap diposisikan sebagai kabupaten dengan narasi positif dan menarik perhatian publik Nasional.

Berkaca pada peristiwa fenomena nasional, ketika elite politik mendapatkan tekanan, partai maupun relawan biasanya bergerak total melakukan pembelaan secara terbuka.

Contoh adalah ketika Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang menghadapi persoalan hukum. Struktur partai bergerak masif melakukan konsolidasi demi membela. Begitu pula saat Presiden Joko Widodo mendapatkan tekanan politik, kelompok relawan bermama Projo pasang badan dan tampil menjadi tameng pertahanan.

Sementara itu, rangkuman peristiwa di Banyuwangi selama ini tergolong landai. Gejolak terkait kebijakan dianggap hal yang lumrah. Sekali lagi, Bupati Ipuk tidak menggunakan mobilitas masa pendukung secara terbuka. Walaupun itu sangat bisa.

Karena itu, pesan “bekerja dengan hati dan hati-hati” memang seharusnya dipahami lebih dalam oleh birokrasi. ASN tidak boleh lengah terhadap isu liar, stigma miring maupun persepsi publik yang berpotensi merusak citra dan kepercayaan pemerintahan. Jika gagal menjalankan fungsi pengamanan, berarti pasukan di lingkup birokrasi telah kecolongan. Dan, ini sangat tidak diharapkan oleh seorang bupati bernama Ipuk Fiestiandani.

Coba ditengok, jajaran pejabat terkini yang dirotasi. Dwi Handayani kini mengemban amanah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dari sebelumnya mengisi Dinas Lingkungan Hidup (DLH), RR Nanin Oktaviantie diplot sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dari sebelumnya di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskop-UMP). Alfian akhirnya diangkat sebagai pejabat definitif eselon II meskipun cuma mengisi "job” kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dari sebelumnya hanya sebagai sekretaris sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) di Dinas Pendidikan (Dispendik).

Riza Al Fahroby digeser dari sekretaris Dinas PU Pengairan (DPU Pengairan) menjadi Sekretaris Dinas Perikanan. Ada juga camat yang bergeser dari level kecamatan grid A turun ke grid B dan seterusnya.

Dengan demikian, maka posisi DLH, Diskop-UMP dan Dispendik serta DPU Pengairan dibiarkan kosong tanpa pejabat definitif dan tentunya akan diisi seorang pelaksana tugas.

So, mutasi memang dianggap umum bagi semua institusi. Meskipun lumrah, tetapi ada catatan serius atas keputusan rotasi. Bisa naik level vertikal, bisa berpindah posisi horizontal. Tapi, perlu diingat, bahwa mutasi juga dianggap sebagai teguran untuk dijadikan pengingat. Bupati Ipuk benar-benar ingin mewujudkan pemerintahan dengan loyalitas, penuh integritas, semangat kerja penuh dedikasi dan profesional semata-mata untuk kebaikan rakyatnya.

(Penulis: ALI NURFATONI)